JK Nilai Pembunuhan Prajurit TNI di Papua Kriminal

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 22 Februari 2013 14:25 WIB

Jusuf Kalla. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla, menilai kekerasan yang terjadi di Papua murni tindak kriminal. "Kekerasan di Papua itu bernuansa kriminal, bukan konflik komunal," kata JK seusai membuka Musyawarah Kerja Nasional PMI di Hotel Rich Yogyakarta, Jumat, 22 Februari 2013.

Pernyataan JK berbeda dengan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono yang menyatakan bahwa salah satu penyebab konflik Papua yang berkepanjangan karena kesejahteraan dan pembangunan belum merata.

Aksi penyerangan dengan penembakan yang diduga dilakukan kelompok separatis di Papua itu mengakibatkan delapan prajurit TNI tewas tertembak, Kamis, 21 Februari 2013. Menurut JK, solusi yang mestinya dilakukan adalah menangkap pelaku kekerasan itu. "Jadi, PMI enggak bisa berbuat apa-apa karena itu menyangkut kriminal," kata JK.

Menurut JK, konflik Papua berbeda dengan konflik yang terjadi di Lampung beberapa waktu lalu yang kental dengan nuansa komunal. Konflik bernuansa komunal tersebut ditandai dengan hilangnya kepercayaan antar anggota masyarakat, ketimpangan ekonomi di suatu daerah, maupun hubungan sosial yang tidak harmonis.

Aksi penembakan yang diduga dilakukan oleh separatis tersebut terjadi di dua tempat berbeda di Papua. Penembakan pertama di wilayah Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, mengakibatkan satu prajurit TNI tewas dan satu prajurit terluka. Kasus penembakan kedua terjadi di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, yang menyebabkan tujuh prajurit TNI tewas.

PITO AGUSTIN RUDIANA


Berita terkait

Mabes Polri Belum Usut Penyebar Kabar Bohong Tolikara

25 April 2016

Mabes Polri Belum Usut Penyebar Kabar Bohong Tolikara

Kepolisian mengungkapkan kerusuhan di Tolikara Papua merupakan kabar bohong.

Baca Selengkapnya

Polri Bantah Ada Kerusuhan di Tolikara  

25 April 2016

Polri Bantah Ada Kerusuhan di Tolikara  

Polri mengakui ada seorang pegawai Dinas Kependudukan yang meninggal.

Baca Selengkapnya

Tolikara Rusuh Lagi, 1 Tewas 95 Rumah Dibakar  

24 April 2016

Tolikara Rusuh Lagi, 1 Tewas 95 Rumah Dibakar  

Konflik Tolikara ini sudah terjadi sejak 9 April 2016 dan berlangsung hingga hari
ini.

Baca Selengkapnya

Rusuh Tolikara, Hasil Uji Balistik: Bukan Peluru Polisi

8 September 2015

Rusuh Tolikara, Hasil Uji Balistik: Bukan Peluru Polisi

Selain melakukan uji balistik, Polda Papua juga sudah menggelar sidang pelanggaran disiplin terhadap personel Polres Tolikara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Pelaku Kerusuhan di Tolikara Diproses Hukum  

11 Agustus 2015

Jokowi Minta Pelaku Kerusuhan di Tolikara Diproses Hukum  

Jokowi minta agar pelaku, aktor, maupun aparat yang salah prosedur penanganannya harus diperiksa dalam kasus Tolikara.

Baca Selengkapnya

Presiden GIDI Minta Penyidikan Kasus Tolikara Dihentikan

11 Agustus 2015

Presiden GIDI Minta Penyidikan Kasus Tolikara Dihentikan

Presiden GIDI minta Kapolda Papua menyerahkan proses penyelesaian masalah tersangka kepada gereja dan umat muslim Tolikara.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM: Temukan Aparat yang Menembak Warga Tolikara  

10 Agustus 2015

Komnas HAM: Temukan Aparat yang Menembak Warga Tolikara  

Komnas HAM mendesak Menkopolhukam agar memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI mengusut penembakan Tolikara.

Baca Selengkapnya

Rusuh Tolikara, Komnas HAM Temukan 4 Pelanggaran  

10 Agustus 2015

Rusuh Tolikara, Komnas HAM Temukan 4 Pelanggaran  

Komnas HAM menemukan empat indikasi pelanggaran HAM pada kerusuhan di Tolikara.

Baca Selengkapnya

Hasil Investigasi Tolikara, Komnas: Ada 4 Pelanggaran HAM  

10 Agustus 2015

Hasil Investigasi Tolikara, Komnas: Ada 4 Pelanggaran HAM  

Pemerintah memastikan kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, tidak dipicu oleh isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Baca Selengkapnya

Tolikara Pulih, Begini Proses Pembangunan Musala dan Ruki  

10 Agustus 2015

Tolikara Pulih, Begini Proses Pembangunan Musala dan Ruki  

Pembangunan 85 ruki dan musalah untuk menggantikan ruki dan musalah yang terbakar saat amuk massa pada 17 Juli lalu.

Baca Selengkapnya