TEMPO Interaktif, Pekanbaru: Pemerintah Dumai mengaku, belum mempersiapkan diri menerima tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang dipulangkan Malaysia. Sebelumnya, pemerintah kota (Pemko) itu menolak dijadikan sebagai pintu gerbang pemulangan para TKI. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dumai Syafrizal Bakar mengatakan, hingga Selasa (10/8), pihaknya belum mempersiapkan apapun untuk menangani kedatangan TKI ilegal dari Malaysia yang akan masuk lewat pelabuhan daerah itu (Pelabuhan Dumai). "Tidak ada persiapan apapun tentang penangan kepulangan TKI ilegal dari Malaysia karena sesuai pernyataan yang dibuat dan dilayangkan Walikota Dumai ke Dubes RI di Malaysia dan instansi terkait pemko menolak dijadikan pintu gerbang pemulangan TKI dari Malaysia itu," ujarnya kepada Tempo News Room, Selasa (10/8).Menurut dia, adapun alasan penolakan Pemko Dumai, antara lain adalah tidak ada dana penanganan TKI, seperti biaya makan, penampungan, pengamanan hingga ongkos angkut memulangkan pekerja-pekerja itu ke tempat asal mereka. Pemko Dumai juga tidak memiliki tempat penampungan buruh migran itu seperti yang dimiliki Pelabuhan Belawan. "Mau ditaruh dimana mereka (TKI) kalau terpaksa bermalam. Terus kalau-pun bisa dicari tempat pemondokan meski satu malam kan memerlukan dana yang tidak sedikit termasuk uang makan dan keamanan. Dari mana uang Pemko Dumai untuk itu," katanya.Menurut dia, tidak mungkin, Pemko Dumai mengambil dana penanganan TKI dari APBD Pemko Dumai yang jumlahnya tidak besar. Tapi, jika dana disediakan pemerintah provinsi atau pusat, Pemko Dumai bersedia menanganai TKI ilegal. "Tapi karena sejauh ini juga belum ada pemberitahuan atau koordinasi dari pemerintah pusat tentang penanganan TKI ilegal itu, yah kami tidak membuat persiapan apapun," tegasnya.Dia mengakui, secara kemanusian, Dumai merasa memiliki kewajiban membantu para buruh migran yang didepostasi Malaysia itu. "Tapi karena penanganan TKI itu memerlukan dana yang tidak sedikit dan Pemko Dumai tidak memiliki dana, maka terpaksa Dumai menolak ikut membantu," katanya.Asisten II Sekdaprov Riau Zulkifli Saleh yang menjadi ketua tim penanganan pemulangan TKI di Riau tidak berhasil dikonfrimasi soal penolakan maupun antisipasi penanggulangan dana pemulangan TKI apabila masuk dari Dumai.Namun sebelumnya, kepada pers, kepala Dinas Tenaga Kerja Riau, R. Erisman menyebutkan kemungkinan besar sebagian besar TKI ilegal yang dipulangkan dari Malaysia akan masuk lagi melalui Pelabuhan Dumai setelah sebelumnya sebanyak 668 orang masuk lewat Pelabuhan Tanjung Uban, Kepulauan Riau."Meski belum ada keterangan resmi tentang jadual dan jumlah yang dipulangkan lewat Dumai, tapi rencana memanfaatkan pintu masuk dari pelabuhan itu (Pelabuhan Dumai) sudah ada," katanya kepada pers akhir pekan lalu.Kepulangan TKI ilegal itu sendiri, sudah diantisipasi Pemerintah Provinsi Riau dengan membentuk tim terpadu yang diketuai Asisten II Sekdaprop Riau, Zulkifli Saleh dengan dana yang sudah dianggarkan.Ketua Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Riau, Wage juga pernah mengungkapkan, untuk menangani pemulangan TKI itu telah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Polda Riau, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan APJATI Riau.Untuk membantu para TKI yang dideportasi dari Malaysia, tim, lanjut dia, telah ditetapkan anggaran. "Setiap TKI akan mendapat bantuan sebesar Rp 350.000 diluar transportasi yang memang ditanggung," jelasnya.Evalisa Siregar - Tempo News Room