TEMPO Interaktif, Palembang:Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Kamis (12/8). Demikian diungkapkan calon presiden dari Partai Demokrat tersebut usai melakukan silaturahmi dengan elemen dan Tokoh Masyarakat Sumatera Selatan di Hotel Novotel, Senin (9/8)malam. Tetapi, menurut SBY, pembicaraan itu belum pada tahap koalisi antar partai dalam pemilihan presiden kedua, 20 September.SBY menuturkan silaturahmi akan dilakukan secara resmi setelah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, bahwa tuntutan dari pasangan Wiranto dan Solahuddin Wahid sudah diputus."Jadi sah dan tepat serta etis kalau saya bisa melaksanakan pertemuan formal dengan Pak Akbar Tandjung. Di situ sebetulnya konteksnya. Oleh karena itu kita lihat saja apa yang kami bicarakan. Karena yang jelas, semangatnya semangat kebersamaan," ujar SBY. Menurut SBY, yang akan dibicarakan bersama Akbar Tandjung adalah soal apa yang dapat dilakukan bila dirinya nanti terpilih.Arif Ardiansyah - Tempo News Room
Pemilihan Presiden Putaran KeduaPelanggaran PemiluPemilihan UmumPemilu Presiden 2014BawasluPartai Demokrat | PDPartai GolkarMKMahkamah AgungKH Salahuddin Wahid | Gus SholahAgus WidjojoAgus Harimurti - Sylviana MurniWirantoSusilo Bambang Yudhoyono | SBY
Berita terkait
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
1 jam lalu
Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.
Baca SelengkapnyaPengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu
19 jam lalu
Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.
Baca SelengkapnyaPakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku
22 jam lalu
Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.
Baca SelengkapnyaUlas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat
23 jam lalu
Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.
Baca SelengkapnyaDPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini
1 hari lalu
Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK
1 hari lalu
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.
Baca SelengkapnyaAlasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal
1 hari lalu
Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.
Baca SelengkapnyaSiap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024
1 hari lalu
Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaDianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah
1 hari lalu
Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.
Baca SelengkapnyaCaleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile
1 hari lalu
Caleg Partai NasDem, Alfian Bara, mengikuti sidang MK secara daring tidak bisa ke Jakarta karena Bandara ditutup akibat erupsi Gunung Ruang
Baca Selengkapnya
