TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa yakin tidak akan ada yang peserta yang walk out dalam rapat pimpinan nasional partainya, besok. Alasanya, pertemuan itu didesain untuk menyelamatkan partai, bukan justru memperburuk. "Tidak akan ada itu. Tidak ada upaya-upaya untuk membuat rapimnas menjadi panas," kata Saan di diskusi Polemik Sindo bertajuk "Tsunami Partai Demokrat", di Warung Daun, Sabtu, 16 Februari 2013.
Menurut Saan, Rapimnas Partai Demokrat bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Rapat ini juga sebagai tindak lanjut dari penandatanganan pakta integritas. Di sisi lain, juga untuk silaturahmi antarpengurus dari pusat hingga cabang.
Menurut pengamat politik dari The Indonesia Institute, Hanta Yuda, dengan adanya pakta integritas dan rapimnas, tidak serta merta tungkat elektabilitas Demokrat meningkat. Rapimnas ini, kata Hanta, untuk melihat masalah internal partai. "Ini sinyal tersirat untuk loyalis Anas sebagai ujian komitmen," kata Hanta.
Dalam rapimnas ini, menurut Hanta, menjadi momentum strategis masing-masing kader. Setiap faksi di Demokrat mempunyai agenda tersendiri, entah ingin menyelesaikan masalah dengan pergantian ketua umum atau pihak yang mempertahankan posisinya. "Setelah rapimnas, kami akan melihat bagaimana faksi-faksi yang ada di Demokrat," kata Hanta.
Undangan untuk rapimnas itu disebarluaskan kepada pengurus DPC se-Indonesia tanpa tanda tangan Anas sebagai ketua umum. Nama Jero Wacik selaku Sekertaris Majelis Tinggi Demokrat justru muncul sebagai pihak pelaksana rapimnas itu.
Kemudian gabungan pengurus Partai Demokrat menentang rencana Kongres Luar Biasa Demokrat. Pelaksanaan musyawarah tersebut dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai. Mereka juga tetap menganggap Anas Urbaningrum sebagai satu-satunya Ketua Umum Demokrat yang sah sebagai hasil dari Kongres Demokrat ke-2.
Ketua DPC Demokrat Irfan Gani melalui keterangan pers yang diterima Tempo, Jumat, 15 Februari 2013, menuturkan pelengseran Anas dari jabatannya sebagai ketua umum bersifat inkonstitusional. "Jika dalam Rapimnas tanggal 17 Februari mendatang ada kondisi yang mengarah ke upaya-upaya inkonstitusional, kami akan walk out," kata Irfan.
SUNDARI
Berita terkait
AHY Sebut Perseteruan dengan Moeldoko di Demokrat Sudah Lewat
26 Februari 2024
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut tidak ingin membesar-besarkan perseteruannya dengan Moeldoko yang ia anggap sudah lewat.
Baca SelengkapnyaIni Alasan AHY Duga Moeldoko Ingin Jegal Pencapresan Anies Baswedan
4 April 2023
AHY mengungkapkan alasan dugaan Moeldoko ingin menghalangi pencapresan Anies Baswedan dengan mengambil alih Partai Demokrat
Baca SelengkapnyaAHY hingga Moeldoko Angkat Bicara Soal Klaim Bukti Baru di PK Kasus Kudeta Partai Demokrat
4 April 2023
AHY, Kuasa Hukum Partai Demokrat, hingga Moeldoko memberikan tanggapannya terkait klaim bukti baru di peninjauan kembali kasus kudeta Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaMoeldoko Ajukan PK Kasus KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng: Moeldoko Lagi, Lagi-lagi Moeldoko
4 April 2023
KSP Moeldoko mengajukan PK selang sehari setelah Partai Demokrat usung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Ini kata AHY dan Andi Mallarangeng.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat Sebut Kubu Moeldoko Sudah Cerai Berai
3 Oktober 2021
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono, Herzaky Mahendra Putra, menyebut kubu Moeldoko sudah cerai berai.
Baca SelengkapnyaDonal Fariz Sebut Konflik Demokrat Menarik Karena Libatkan Orang Luar Partai
13 Maret 2021
Donal Fariz, mengatakan polemik Demokrat tak menarik jika hanya melibatkan internal partai politik.
Baca SelengkapnyaKubu KLB Tuding Ada Setoran Wajib DPC ke DPP, Kubu AHY: Jangan Mengada-Ada
10 Maret 2021
Herzaky Mahendra Putra membantah keras tudingan dari Kubu KLB bahwa ada setoran wajib dari daerah untuk kepengurusan AHY
Baca SelengkapnyaKata Marzuki Alie KLB Demokrat Kembalikan Marwah Partai
9 Maret 2021
Marzuki Alie menjelaskan perubahan di tubuh Demokrat terjadi sejak Kongres 2015. Ada perubahan AD/ART.
Baca SelengkapnyaMoeldoko Disarankan Belajar dari Megawati Mendirikan Partai Baru
8 Maret 2021
Anwar Abbas menyarankan Moeldoko, belajar dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk membentuk partai baru.
Baca SelengkapnyaSiap Maafkan Moeldoko, AHY: Beliau Mantan Panglima, Saya Tetap Hormat
8 Maret 2021
AHY mengaku secara pribadi tidak ada masalah dengan Moeldoko.
Baca Selengkapnya