TEMPO Interaktif, Jakarta:Calon wakil presiden dari PDI Perjuangan, Hasyim Muzadi, menyayangkan ketidaksiapan pemerintah daerah (pemda) ataupun pihak terkait dalam menyediakan tempat penampungan sementara tenaga kerja ilegal (TKI) yang akan dipulangkan ke Indonesia. Dari hasil pantauan Hasyim dan rombongan tim MegaHasyim kemarin (Jumat, 6/8) di Nunukan, tempat penampungan TKI masih sangat jauh dari memadai. Hanya yang disayangkan, tempat penampungan masih sangat jauh dari memadai, baik tempat tinggal maupun alat-alat dan infrastrukturnya, seperti kebutuhan air, kebersihan dan semacamnya, ujar Hasyim pada konferensi persnya hari ini (7/8), di kantor Media Center Tim Kampanye Mega-Hasyim, di Kuningan Jakarta. Selain melihat ketidaksiapan itu, Hasyim melihat pemulangan TKI ilegal masih dalam bentuk berita, belum dilaksanakan secara konkret oleh Pemerintah Malaysia. Hal ini terlihat dari belum adanya data mengenai jumlah dan waktu pemulangan itu dilakukan. Menurut Hasyim, dugaan pemulangan yang akan berlangsung secara besar-besaran seperti tahun lalu, masih sebatas pemberitaan yang didasarkan pada data TKI yang masa kerjanya sudah habis, TKI legal yang menjadi ilegal karena pindah majikan, dan TKI yang pergi sendiri-sendiri atau berkelompok tanpa melalui proses pemerintah. TKI yang pulang saat ini, kata Hasyim, masih merupakan pemulangan rutin oleh KBRI, bukan oleh Pemerintah Malaysia. Namun, lanjutnya, dengan pemberitaan yang meluas menyebabkan pihak imigrasi menyiapkan diri. Paling tidak, mereka mempersiapkan diri bisa memproses keperluan imigrasi TKI sebanyak 1.000 sampai 1.500 orang setiap harinya. Dengan toleransi waktu penangguhan pemulangan satu sampai dua bulan oleh Pemerintah Malaysia, diharapkan pemerintah lebih mempersiapkan diri menyambut pemulangan tenaga kerjanya, dibanding tahun lalu. Untuk mengecek keberadaan TKI ilegal di Malaysia, direncanakan Hasyim akan berangkat ke Malaysia pada tanggal 15 Agustus. Sebelumnya, dalam pembicaraan dengan Pemerintah Malaysia, Pemerintah Indonesia meminta pemulangan TKI dilakukan setelah 20 September. Namun sampai saat ini, permintaan belum mendapat tanggapan dari Malaysia. Sunariah Tempo News Room