TEMPO.CO, Pontianak -- Program penempatan dokter di daerah terpencil dinilai belum efektif, sehingga pelayanan kesehatan di daerah terpencil belum optimal. Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Karolin Margret Natasa, menyatakan kondisinya saat ini program internship dianggap mubazir, serta membuang anggaran dan waktu. Sedangkan program PTT dinilai sudah cukup untuk pengalaman seorang dokter sebelum membuka praktek atau bekerja di suatu rumah sakit.
"Kenapa lagi ada program internship, yang tidak berbeda jauh dengan program PTT. Untuk itu DPR telah mengajukan usulan ke pemerintah untuk menghapus program internship. Mending anggaran internship disalurkan ke program dokter PTT," katanya di Pontianak, Senin, 12 Februari 2013.
Menurut Karolin, tidak berbedanya program dokter PTT dan internship ini mengakibatkan terbuangnya waktu tenaga dokter tersebut. Selain itu, anggaran pemerintah juga menjadi dua kali dikeluarkan, yakni anggaran dokter PTT dan dokter internship.
"Untuk itu lebih baik fokus ke PTT, dan honor di PTT ditingkatkan, selain peran pemda setempat agar ikut membantu dan memberi perhatian kepada dokter PTT yang ditugaskan di suatu daerah, khususnya daerah terpencil," katanya.
Apalagi selama ini pemda di suatu daerah pelosok mengalami hambatan mendatangkan tenaga dokter PTT, khususnya tenaga dokter spesialis.
"Coba pemda perhatikan fasilitas dokter yang mau ditugaskan di daerah, seperti tempat tinggalnya, karena sudah mau tugas di daerah terpencil saja sudah bersyukur. Paling tidak pemda mendukung kebutuhan dokter tersebut," ucap Karolin.
Selain mengatasi tenaga dokter PTT, Karolin mengimbau agar pemerintah di daerah mampu menyediakan puskesmas bergerak, yang siap melayani masyarakat hingga ke pelosok-pelosok di perbatasan.
"Masalah kesehatan ini sebenarnya bukanlah soal tenaga medis saja. Persoalan infrastruktur kesehatan, ekonomi, dan sumber daya manusianya saling terkait. Percuma suatu penyakit disembuhkan, tapi sumber penyakitnya tidak diatasi. Untuk itu di bidang kesehatan sinergi antara dokter dan pemda harus intens dilakukan," ujar dia lagi.
Di Kalimantan Barat sendiri sampai saat ini banyak membutuhkan tenaga dokter, khususnya dokter spesialis yang mau ditugaskan di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan.
Kebutuhan tenaga medis tersebut telah disampaikan ke pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, Kalbar masih kekurangan tenaga medis, baik itu dokter umum, dokter spesialis, maupun dokter gigi. Sedangkan tenaga perawat dan bidan sudah cukup.
Pada 2012 Kemenkes telah menempatkan 839 orang tenaga kesehatan untuk Provinsi Kalbar dengan perincian dokter spesialis 3 orang, dokter umum 137 orang, dokter gigi 38 orang, dan bidan 661 orang.
Untuk dokter umum, standar WHO adalah 40 orang untuk setiap 100 ribu penduduk. Di Kota Singkawang, 25,2 dokter umum per 100 ribu penduduk. Tapi, di Sambas hanya 8,1, jadi sangat kurang. Sedangkan untuk dokter gigi, standar WHO adalah 11 dokter gigi untuk melayani 100 ribu penduduk. Sementara yang tertinggi adalah Kabupaten Bengkayang, 4,6 dokter gigi melayani 100 ribu penduduk.
ASEANTY PAHLEVI
Berita terkait
Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT
2 hari lalu
Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.
Baca SelengkapnyaNetizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam
4 hari lalu
Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.
Baca SelengkapnyaKilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
6 hari lalu
KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.
Baca SelengkapnyaBantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker
10 hari lalu
Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.
Baca SelengkapnyaAlasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara
10 hari lalu
Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.
Baca SelengkapnyaHipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik
20 hari lalu
Kementerian Kesehatan mencatat hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemui di Pos Kesehatan Mudik Idulfitri 1445 H/2024 M.
Baca Selengkapnya3 Kunci Penanganan Penyakit Ginjal Kronis Menurut Wamenkes
37 hari lalu
Wamenkes mengatakan perlunya fokus dalam tiga langkah penanganan penyakit ginjal kronis. Apa saja?
Baca SelengkapnyaEdy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah
38 hari lalu
Banyak rumah sakit penuh sehingga pasien tidak tertampung. Masyarakat miskin kesulitan akses pelayanan kesehatan.
Baca SelengkapnyaGuru Besar FKUI Rekomendasikan Strategi Memberantas Skabies
57 hari lalu
Dalam pengukuhan Guru Besar FKUI, Sandra Widaty mendorong strategi memberantas skabies. Penyakit menular yang terabaikan karena dianggap lazim.
Baca SelengkapnyaPeringatan Penyakit Tropis Terabaikan, Mana Saja Yang Masih Menjangkiti Penduduk Indonesia?
31 Januari 2024
Masih ada sejumlah penyakit tropis terabaikan yang belum hilang dari Indonesia sampai saat ini. Perkembangan medis domestik diragukan.
Baca Selengkapnya