Ketua Badan Kehormatan DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Muhammad Prakosa. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat sedang mengusut dugaan calo anggaran oleh anggota DPR di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ketua BK DPR M. Prakoso menjelaskan, pihaknya sudah memeriksa tenaga ahli para anggota Dewan terlapor. Pekan depan, BK juga akan memanggil terlapor dan sejumlah saksi dan pelapor.
"Kita telah mendapati bukti awal yang mencukupi yang kami nilai layak ditindaklanjuti," kata M. Prakoso, Selasa, 12 Februari 2013. Ditemui seusai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, politikus PDIP ini mengatakan, penelusuran kasus tersebut setelah mendapat laporan dari salah seorang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
"Pelapor memberi sejumlah bukti soal kasus penganggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah," ujar Prakoso. Menurut dia, salah seorang anggota DPR memberi janji untuk dapat membantu proses pencairan anggaran badan tersebut. Namun nyatanya, hingga kini, anggaran yang dijanjikan belum masuk kas daerah.
Dikabarkan, anggota DPR tersebut menerima uang pelicin Rp 1,5 miliar dari pegawai pemerintah Cianjur. Namun, M. Prakoso tidak menjelaskan hal tersebut. Dia berdalih ada beberapa hal yang belum saatnya disampaikan pada publik. "Yang jelas, ada semacam janji-janji yang tidak ditepati," ujar Prakoso.
Hingga hari ini, BK DPR sudah memeriksa sejumlah tenaga ahli yang diduga bersentuhan langsung dengan anggota Dewan terlapor. Sayang, Prakoso menolak menyebutkan nama para saksi dan telapor serta asal partai politiknya. "Kami memang sering mendengar banyak anggota Dewan yang menjadi calo, tetapi yang disertai bukti-bukti baru beberapa."
Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen
14 Desember 2021
Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen
Sebuah lembaga kontrol dalam institusi apapun termasuk politik, penting dimiliki untuk menghindari kekuasaan yang absolut pada seseorang atau institusi tertentu
