TEMPO.CO, Balikpapan -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mendapati sebanyak 776 ribu orang yang berupaya memanipulasi pengisian data e-KTP di seluruh Indonesia. Orang-orang ini mencoba berulang-ulang mendaftarkan diri dalam program e-KTP lewat berbagai kota dengan identitas baru pula.
"Banyak sekali yang mencoba memanipulasi pengisian data e-KTP di seluruh Indonesia," kata Gamawan dalam peresmian program e-KTP di Balikpapan, Jumat, 8 Februari 2013.
Gamawan mencontohkan seorang warga Sulawesi Selatan bernama Abdurahman yang berulang-ulang mengisi data e-KTP dengan berbagai identitas berbeda. Demikian pula warga Jakarta, Chandra Wijaya, dan Nurzaman, warga Sumatera Utara, yang melakukan aksi serupa.
"Mereka sampai tiga kali ikut mengisi data e-KTP di berbagai daerah dengan nama, umur dan tanda tangan berbeda," ungkapnya.
Untungnya, kata Gamawan, program e-KTP memiliki jaringan pengaman seperti sidik jari dan alis mata yang tidak mungkin untuk dimanipulasi. Upaya manipulasi data langsung dapat ketahuan lewat program data sudah tersimpan di Kementerian Dalam Negeri.
"Pada saat sidik jarinya atau alis matanya sama akan ketahuan bahwa yang bersangkutan sudah mengisi data e-KTP," ujarnya.
Secara nasional, Gamawan mengatakan sudah terekam sebanyak 175 juta orang masuk dalam program e-KTP di seluruh Indonesia. Sejumlah daerah masih diminta melengkapi perekaman e-KTP warganya sesuai dengan data kependudukan masing-masing daerah.
"Sementara ini, saya jamin sebanyak 175 juta ini ada orangnya dan bisa terlacak dengan mudah," tuturnya.
Program e-KTP nantinya berfungsi untuk pencacahan kependudukan warga Indonesia pada pemilu mendatang. Selain itu juga untuk mengantisipasi merebaknya aksi terror kerap terjadi di Indonesia.
Sejumlah kepala daerah di Kalimantan Timur mencoba keandalan pendataan e-KTP dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Mereka antara lain Bupati Kutai Timur, Bupati Kutai Kartanegara, Wali Kota Tarakan, dan Bupati Bulungan, yang terlihat puas dengan e-KTP yang secara akurat menampilkan data identitas mereka.
