Dilengserkan, Anggota Dewan Menyanyi Pas Sidang  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Jumat, 8 Februari 2013 18:28 WIB

Sidang paripurna perwakilan rakyat terkait polemik RUUK DIY, di DPRD Provinsi DIY Yogyakarta. TEMPO/Arif Wibowo

TEMPO.CO, Yogyakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta dari Fraksi Amanat Nasional, Setyo Wibowo, resmi dilengserkan dari kedudukannya sebagai anggota Dewan melalui rapat paripurna istimewa di DPRD DIY, Jumat, 8 Februari 2013. Namun, usai penyerahan dan pengambilan sumpah jabatan kepada Sukrisno penggantinya, Setyo melakukan aksi yang tak terduga.

Bowo Gaplek, panggilan akrab Setyo, menginterupsi jalannya sidang paripurna itu untuk menyanyikan lagu himne Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. “Mega-mega yang disentuh pudar karena keagungan kerjamu. Badai-badai yang ditentang nyisih karena kebesaran jiwamu.” Nyanyian Bowo membuat ratusan peserta paripurna terdiam beberapa saat.

Usai menyanyikan lagu itu, Bowo meminta maaf atas kejadian yang menimpanya. Ia minta maaf Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, istri, dan dua anaknya. Bowo dilengserkan atas rekomendasi partai pengusung dan disetujui Dewan Pimpinan Pusat PAN.

Sejumlah masalah melilit politikus asal Gunungkidul ini. Puncaknya terjadi pada pertengahan 2012 lalu. Ia dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan pencurian mobil jenis Honda CRV milik pengusaha yang juga rekan dia di Hipmi DIY, Jhonson Simbolon. Bowo memakai mobil Jhonson untuk jaminan utang. Bowo divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta sepekan lalu. Namun, PAN tetap mengganti Bowo dari kedudukannya di DPRD.

Bowo menyatakan tidak mempersoalkan pelengseran. Sebab, kata dia, itu risiko politik. “Yang saya sesalkan adalah mekanisme pergantian antar waktu itu yang tidak transparan,” kata dia. Bowo sebelum lengser duduk di Komis B DPRD DIY. Ia menyatakan persoalan yang dijadikan rujukan pelengseran dia bukan soal politik atau kepartaian atau tugas-tugas legislatif. Ia menyesalkan yang dijadikan alasan adalah soal pribadinya, utang-piutang.

Ia meyakini semua tokoh politik pasti juga mengenal dan pernah terlibat utang piutang. “Saya mengimbau siapa saja yang tidak memiliki pengalaman politik praktis harus berpikir ulang jika diajak terjun ke partai politik. Karena bisa saja menjadi korban politik seperti yang saya alami,” katanya.

Wakil Ketua PAN Daerah Istimewa Yogyakarta Nazarruddin menyatakan mekanisme penggantian Bowo sudah sesuai dengan prosedur partai. “Tidak ada yang ditutupi. Semua transparan sesuai aturan partai,” kata dia. Ketua Fraksi PAN DPRD DIY Arif Noor Hartanto mengatakan partai sudah menyikapi persoalan Bowo melalui berbagai tahapan disiplin partai. Mulai dari teguran hingga surat peringatan pertama sampai ketiga dan akhirnya rekomendasi pemecatan. Simak berita unik Nusantara lainnya di sini.

PRIBADI WICAKSONO

Berita lain:

Inilah Pernikahan Terawet di Dunia

Wanita Ini Menyelundupkan Narkoba melalui Ciuman

Siswi 12 Tahun Melahirkan Anak Kembar

Burung Ini Bertelur di Usia 62 Tahun

Berita terkait

Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

4 hari lalu

Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan dirinya siap maju di Pilkada 2024 setelah mendapat arahan dari Ketum PAN, tapi...

Baca Selengkapnya

Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

KPU dan Ketum PAN Zulkifli Hasan menanggapi gugatan PDIP di PTUN terkait pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Begini kata mereka.

Baca Selengkapnya

Profil Zita Anjani, Putri Ketum PAN yang Didorong Berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

15 hari lalu

Profil Zita Anjani, Putri Ketum PAN yang Didorong Berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Zita Anjani didorong berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Berikut profil putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu.

Baca Selengkapnya

HUT PDIP ke-51, Merunut Sejarah PDI Perjuangan Sejak 1927

10 Januari 2024

HUT PDIP ke-51, Merunut Sejarah PDI Perjuangan Sejak 1927

HUT PDIP ke-51 pada 10 Januari 2024. Meskipun lahir pada 1973, tetapi keberadaan partai politik PDI Perjuangan bisa dirunut sejak 1927.

Baca Selengkapnya

Riwayat Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Tempat Deklarasi Golkar-PAN Dukung Prabowo

17 Agustus 2023

Riwayat Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Tempat Deklarasi Golkar-PAN Dukung Prabowo

Museum Perumusan Naskah Proklamasi memiliki riwayat panjang, selain menjadi tempat deklarasi Golkar dan PAN mendukung Prabowo. Ini riwayatnya.

Baca Selengkapnya

Deklarasi Dukung Prabowo di Museum Proklamasi: Disesalkan PDIP, Dilaporkan MPMI ke Bawaslu

17 Agustus 2023

Deklarasi Dukung Prabowo di Museum Proklamasi: Disesalkan PDIP, Dilaporkan MPMI ke Bawaslu

PDIP menilai deklarasi Golkar-PAN dukung Prabowo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi tidak etis. Museum bagian dari tempat sakral.

Baca Selengkapnya

Romahurmuziy PPP: KIB Bisa Lanjut Jika Golkar dan PAN juga Usung Ganjar Pranowo

17 Juni 2023

Romahurmuziy PPP: KIB Bisa Lanjut Jika Golkar dan PAN juga Usung Ganjar Pranowo

Romahurmuziy mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu tak mungkin mengusung capres sendiri karena PPP sudah menjatuhkan pilihan ke Ganjar Pranowo.

Baca Selengkapnya

Megawati Ungkap Disodorkan Banyak Sosok Cawapres dan Ganjar Petugas Partai

3 Juni 2023

Megawati Ungkap Disodorkan Banyak Sosok Cawapres dan Ganjar Petugas Partai

Megawati menyinggung sosok cawapres yang banyak disodorkan kepada dirinya, termasuk Ganjar sebagai petugas partai.

Baca Selengkapnya

PAN di Antara Pilihan Capres: Ganjar, Prabowo atau Airlangga

3 Juni 2023

PAN di Antara Pilihan Capres: Ganjar, Prabowo atau Airlangga

PAN belum menjatuhkan pilihan terhadap Ganjar sebagai capres 2024. PAN masih punya opsi lain, yakni Prabowo dan Airlangga.

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024: Konflik Internal PKB, Cak Imin Vs Keluarga Gus Dur

3 Juni 2023

Pemilu 2024: Konflik Internal PKB, Cak Imin Vs Keluarga Gus Dur

PKB mendapat nomor urut 1 dalam Pemilu 2024 nanti. Partai ini mengalami polemik berkepanjangan, antara Cak Imin dan keluarga Gus Dur.

Baca Selengkapnya