TEMPO.CO, Jakarta -DPRD Balikpapan Kalimantan Timur membentuk pansus asset guna menelusuri asset yang diduga dijual wakil wali kota setempat. Dalam tugasnya, mereka segera memanggil Wakil Wali Kota Balikpapan, Heru Bambang yang santer disebut sebut terlibat kasus ini.
"Pansus rencananya, mulai hari Kamis ini akan bekerja dengan menyusun jadwal pansus termasuk menjadwalkan pemanggilan sejumlah orang atau lembaga," kata Ketua Pansus DPRD Balikpapan, Muhammad, Kamis 7 Februari 2013.
Muhammad mengatakan pansus akan bekerja dalam waktu tiga bulan kedepan. Pada hari yang akan ditentukan, pihaknya pertama-pertama akan memanggil sejumlah orang.
"Pansus ini untuk menyelamatkan aset pemkot, yang sekarang dipermasalahkan di belakang Dome. Kita pertama akan panggil LAKI Indonesia, pemkot, BPN, selanjutkan kita panggil Andi Malik pemilik segel dan terakhir kita panggil pak Heru Bambang sebagai pemegang kuasa dari Andi Malik juga penjualan lahan kepada pihak swasta," paparnya.
Pansus akan bekerja selama tiga bulan kedepan karena itu para saksi yang diundang ke pansus dapat bekerjasama dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
"Supaya rumor yang berkembang ini ada kejelasan. Kita Sebagai lembaga politik yang menjalankan fungsi pengawasan. Masalah hukum dengan adanya pansus jangan jadi penghalang. Kita akan bekerja, tidak di intevensi dan tidak mencari kesalahan orang tapi kita akan mencari data dan fakta serta memberikan rekomendasi berdasarkan saksi dan fakta yang ada sehingga kami tidak salah memberikan rekomendasi," tandas Muhammad.
Menyangkut rekomendasi ini kata Muhammad jika ditemukan ada unsur pidana maka akan direkomendasi kepada aparat hukum. "Kita akan laporkan ke aparat hukum siapapun dia. Justru itu kenapa pansus dibentuk karena menyangkut aset pemkot dan juga pejabat pemkot. Ini untuk menjawab rumor yang beredar."
Muhammmad membenarkan jika ditemukan unsur pidana bisa berimplikasi hukum dan politik termasuk pada posisi wakil walikota. "Semua yang kita lakukan punya konsekwensi, siapapun itu. Maka saya tidak ingin berandai-andai bahwa ini salah ini benar. Kita lihat saja nanti faktanya seperti apa," ujarnya.
Mengenai adanya desakan mundur bagi pejabat negara yang melakukan tindakan melawan hukum, Pansus Aset, jelas Muhammad tidak berkompeten untuk memberikan penilaian atas desakan itu.
"Itu diluar kami, kami hanya jalankan fungsi pengawasan. Kalau terkait demo saya banyak terima telpon dan SMS untuk berdemo. Saya katakan sebaiknya jangan. Kita juga sedang bekerja, kan ada jalur hukum juga," ujarnya.
SG WIBISONO
Berita terkait
Optimalkan 115 Aset Negara, LMAN Sumbang PNBP Rp 3,7 Triliun
23 Januari 2024
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3,7 triliun sepanjang 2023.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Link Live Streaming Debat Cawapres
22 Desember 2023
Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 22 Desember 2023 antara lain ekonom soroti pembiayaan program makan siang gratis Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Ungkap Tugas Penting DJKN Tak Hanya Mengelola Aset Negara, tapi...
22 November 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tidak hanya memiliki tugas mengelola aset kekayaan negara.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani soal Aset Negara: Jangan Cuma Koleksi di Neraca Keuangan, Harus Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi
22 November 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan semua kementerian dan lembaga harus meningkatkan kultur atau budaya untuk menjaga aset negara.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Tanggapi Kritik Anggota DPR tentang Pertumbuhan Aset Negara
29 Agustus 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi kritik anggota DPR RI mengenai rendahnya pertumbuhan aset negara dibanding pertumbuhan utang.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung Serahkan Kapal Hantu ke Polda Bangka Belitung
15 Agustus 2023
Kejaksaan Agung minta Polda Bangka Belitung segera melaporkan data penyerahan aset di Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara.
Baca SelengkapnyaPSI Sebut Jalan Protokol Telah Diserahkan ke DKI, Heru Budi: Ada 14 Ruas Jalan Nasional
29 April 2023
Heru Budi Hartono mengatakan ada 14 ruas jalan nasional, termasuk jalanan protokol di Jakarta Pusat telah diserahkan ke Pemerintah Daerah sejak 2013.
Baca SelengkapnyaHeru Budi Sebut Jakarta Bertugas Inventarisasi Aset Negara setelah Ibu Kota Pindah IKN
12 April 2023
Heru Budi Hartono mengatakan Pemerintah Provinsi bertugas mendata dan menginventarisasi aset-aset negara setelah Jakarta tidak lagi ibu kota negara.
Baca SelengkapnyaIbu Kota Pindah ke IKN Nusantara, Heru Budi-Kemenkeu Bahas Pemanfaatan Aset Negara di DKI
28 Maret 2023
Pj Gubernur DKI Heru Budi tengah membahas pemanfaatan aset negara yang ada di Jakarta setelah Ibu Kota pindah ke IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Singgung Banyak Gedung Aset Negara Terbengkalai di Tengah Kota: Nilainya Luar Biasa
2 Maret 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung soal aset gedung milik sejumlah Badan Layanan Umum (BLU) yang terbengkalai.
Baca Selengkapnya