TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo mengatakan, TNI AD bakal terlibat dalam penanganan konflik di sejumlah daerah yang dianggap rawan, seperti Poso, Sulawesi Tengah dan Lampung. "Pembinaan teritorial prajurit dapat menjadi kekuatan pertahanan," katanya dalam rapat pimpinan TNI AD di Jakarta, Kamis, 31 Januari 2013.
Menurut dia, keterlibatan TNI dalam penanganan konflik di daerah rawan hanya sebatas membantu Kepolisian. Ini sesuai dengan kebutuhan karena situasi tertib sipil yang berlaku saat ini. Di samping itu, mekanisme perbantuan anggota TNI dan Polri sudah dituangkan dalam kesepakatan bersama, seiring dengan terbitnya instruksi keamanan dalam negeri beberapa waktu lalu.
Empat hari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Inti dari inpres tersebut menginginkan efektivitas penanganan gangguan keamanan di Tanah Air. “Saya berharap situasi keamanan dalam negeri bisa kita jaga," kata Presiden Yudhoyono.
Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin menilai kerja sama TNI dan Polri dalam penanganan konflik akan melanggar hukum. Sebab, negara tak bisa sembarangan mengatur peran kedua institusi itu tanpa undang-undang. "Tidak bisa kalau perbantuan TNI cuma diatur dengan nota kesepakatan atau inpres,” ujarnya.
Dia mengatakan, masalah pengerahan TNI harus dilakukan dengan seizin DPR. Hasanuddin menyarankan dua pendekatan untuk merumuskan perbantuan TNI dalam penanganan konflik. Ia merujuk pada Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang operasi militer di masa tertib sipil dan UU Nomor 7 tengan Penanganan Konflik Sosial, yang baru disahkan tahun lalu.
Pilihan kedua, ujar Hasanuddin, perbantuan seharusnya disusun menggunakan peraturan pemerintah. Terutama, masalah persenjataan yang dipakai, kriteria kondisi konflik, komando, dan pengendaliannya. “Senjata polisi sebagai penegak hukum dan TNI untuk pertahanan terhadap musuh kan berbeda. Apakah menghadapi masyarakat harus pakai tank?"
SUBKHAN JUSUF HAKIM
Berita terkait
Pembangunan PLTA Poso, JK Sebut Berawal dari Pencarian Solusi Konflik 2001
25 Februari 2022
Jusuf Kalla bercerita pembangunan PLTA di Poso, Sulawesi Tengah berawal pada tahun 2001 atau saat Poso diguncang konflik
Baca SelengkapnyaKetimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara
2 Mei 2020
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.
Baca SelengkapnyaReformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur
7 Februari 2018
Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPolri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban
4 Februari 2018
Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.
Baca SelengkapnyaYLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui
16 Desember 2017
Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.
Baca SelengkapnyaHut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen
7 Oktober 2017
Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini
Baca SelengkapnyaIni Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon
5 Oktober 2017
Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.
Baca SelengkapnyaKodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah
22 September 2017
Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.
Baca SelengkapnyaWiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu
22 September 2017
Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.
Baca SelengkapnyaSejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965
19 September 2017
Dengan memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI, TNI tidak membiarkan sejengkal pun peristiwa 1965 ditafsirkan berbeda.
Baca Selengkapnya