DPRD Sumsel Setujui Pemekaran Kabupaten Baru

Reporter

Editor

Senin, 2 Agustus 2004 14:03 WIB

TEMPO Interaktif, Lahat:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan, Senin (2/8) menyetujui adanya kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Lahat. Dengan pemekaran ini, Kabupaten Lahat menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empatlawang.Lima fraksi di DPRD Sumsel, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Reformasi, Fraksi Persatuan Gabungan, dan Fraksi TNI/Polri dalam pandangan akhirnya menyatakan dapat memahami dan menyetujui pemekaran pada kabupaten tersebut. Keputusan ini selanjutnya segera disampaikan kepada Mendagri untuk diproses lebih lanjut.Dalam keputusan yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Sumsel Zafrullah Tjekmat, Kecamatan Pasemah Air Keruh direkomendasikan menjadi bagian dari Kabupaten Empatlawang. Alasannya, selain menyangkut aspirasi masyarakat Pasemah, Air Keruh juga mempertimbangkan nilai historis dan geografis daerah.Penetapan masuknya Pasemah Air Keruh dalam Kabupaten Empatlawang sebelumnya cukup alot. Penetapan ibukota kabupaten juga mendapat perhatian. Karena ternyata, sejumlah kelompok masyarakat menghendaki Kecamatan Pendopo menjadi ibukota kabupaten. Sementara DPRD Lahat sebelumnya telah memutuskan agar Kecamatan Tebing Tinggi menjadi ibukota. Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Lahat HM Sohid mendukung dimasukannya Pasemah Air Keruh ke dalam wilayah Empatlawang. "Rekomendasi DPRD Sumsel menjadi dasar kita untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi untuk mencari sela-sela supaya usulan itu terkabul," katanya. Sementara, Wakil Ketua Zamzami Ahmad menyatakan puas dengan keputusan DPRD ini karena agenda ini bisa diselesaikan sebelum pergantian anggota dewan yang baru. "Lega rasanya dapat menyelesaikan ini, karena agenda nya sudah lama direncanakan tetapi kesibukan kita Pemilu, Pilpres membuat ini tertunda," ujarnya.Arif Ardiansyah - Tempo News Room

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya