TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur Sirmadji Tjondro Pragolo membantah kepengurusannya dibekukan. Menurut dia, hingga hari ini, tidak ada surat pembekuan PDIP Jawa Timur oleh DPP. “PDIP Jatim masih kondusif dan bekerja untuk agenda kepartaian yang prorakyat," kata Sirmadji kepada Tempo, Rabu, 30 Januari 2013.
Sirmadji membantah pernyataan Ketua DPC PDIP Kota Malang sekaligus Wali Kota Malang Peni Suparto bahwa ada 31 dari 38 DPC PDIP yang melakukan mosi tidak percaya atas DPD. Menurut Sirmadji, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, tidak ada aturan soal mosi tidak percaya. "Kalau memang ada, harusnya suratnya satu per satu DPC, bukan secara kolektif 31 DPC, seperti itu," ia menegaskan.
DPD PDIP Jatim tidak pernah menerima surat tembusan terkait dengan mosi tidak percaya dari 31 DPC dan meminta pembekuan PDIP Jatim. Sirmadji mengaku tidak tahu alasan Peni membuat pernyataan tersebut. “Sejumlah ketua cabang juga telepon saya menanyakan hal itu dan kaget ada berita pembekuan PDIP Jatim,” kata Sirmadji.
Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi, saat dikonfirmasi secara terpisah juga membantah adanya pembekuan PDIP Jatim. "DPP belum pernah mengeluarkan surat pembekuan ke DPD PDIP Jatim," katanya.
Meski demikian, Djarot mengakui ada surat keprihatinan dari 25 DPC PDIP di Jatim yang ingin mengevaluasi DPD PDIP Jatim. "Suratnya masuk ke DPP sekitar seminggu lalu. Itu kan wajar untuk mengevaluasi DPD PDIP Jatim. Tapi, bukan berarti lalu DPP langsung membekukan DPD PDIP Jatim. Kami akan panggil semua pihak berkepentingan untuk membahas masalah ini," kata Djarot.
Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kota Malang Peni Suparto menyebutkan bahwa kepengurusan DPD PDIP Jatim sudah dibekukan oleh DPP. Pernyataan tersebut disampaikan Peni Suparto kepada wartawan seusai menerima massa pendukungnya di rumah dinas wali kota, Jalan Ijen 2 Kota Malang, pada Selasa kemarin, 29 Januari 2013.
