TEMPO.CO , Jakarta - Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat meminta Komisi Pemilihan Umum belajar dari pengalaman Pemilu 2004 mengenai pengadaan logistik. Meski dilanda persoalan hukum, berbagai logistik Pemilu 2004 masih bisa digunakan sampai saat ini.

"Pemilu 2004 adalah pemilu dengan manajemen terbaik," kata Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR Abdul Hakam Naja saat dihubungi Tempo, Jumat, 25 Januari 2013. Dalam kaitan dengan logistik, berbagai peralatan seperti kotak suara masih bisa digunakan hingga untuk pemilukada . "Ini seharusnya bisa menjadi contoh pengadaan," kata dia.

Tetapi, kata Hakam, pemilu tersebut bukan tanpa catatan. Pengadaan logistik saat itu menyeret sejumlah komisioner pada persolana hukum. Menurut dia, pengalaman ini harus menjadi pelajaran bagi komisioner selanjutnya. "Agar kejadian tersebut tidak terulang," kata dia.

Dia menuturkan, seharusnya pelaksanaan Pemilu 2014 lebih baik dari sebelumnya. Menurut politikus Partai Amanat Nasional ini, tingkat kerumitan pemilu mendatang relatif lebih sedikit karena berkurangnya jumlah partai politik. Selain itu, masa persiapan pemilu juga lebih panjang dibandingkan pemilu sebelumnya. "KPU sudah terbentuk dua tahun sebelumnya," ujarnya.

Hakam menyatakan, Komisi Pemerintahan belum menerima drat peraturan KPU mengenai pengadaan logistik. Tetapi, Komisi akan segera membahas jika draft ini sudah dikirim oleh KPU. "Kami akan segera agendakan rapat konsultasi," kata dia.

WAYANAGUS