TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr Syafii Maarif menyatakan, pelaksanaan pemilihan presiden langsung 5 Juli kemarin terdapat banyak cacatnya. Syafi'i mengatakan temuan VCD ?Banjarnegara? yang berisi arahan Kapolwil Banyumas yang mendukung salah satu calon presiden adalah satu dari sekian cacat yang ada pada pelaksanaan pilpres lalu. Syafii meminta agar kasus VCD ?Banjarnegara? diusut tuntas dan diproses secara hukum. "Bukan pada pelaku penggandanya tapi mestinya instruksi seperti itu harus diusut sampai tuntas dan yang salah harus diberi sanksi tegas. Saya tidak tahu apakah arahan itu datang langsung dari puncuk pimpinan institusi Polri. Tapi yang jelas apa yang ada dalam VCD itu adalah satu bukti bahwa pelaksanaan pilpres kemarin memang cacat," kata Syafii Maarif kepada wartawan Kamis (29/7) di Kantor PP Muhammadiyah usai peluncuran buku Pendidika Kewarganegaraan Menuju Kehidupan Demokratis dan Berkeadaban.Dikatakan Syafii, pengusutan kasus VCD ?Banjarnegara? memang sangat tergantung pada kemauan pemerintah. Tapi semestinya pemerintah tidak boleh menutupi dan harus menyelesaikan kasus tersebut sampai tuntas.Menurut Syafii, jauh sebelum ditemukannya kasus VCD ?Banjarnegara? sduah terdapat banyak bukti bahwa pelaksanaan pilpres cacat. Selain kasus banyaknya salah coblos akibat ketidakseriusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pembuatan surat suara. Berbagai persoalan lain juga banyak ditemukan."Secara umum, pemilu presiden kemarin cacatnya banyak. Tapi menurut saya, demokrasi memang tidak bisa ditegakkan dalam sekali kemudian jadi. Demokrasi adalah sebuah proses yang bisa sangat melelahkan," kata Syafii.Pada pilpres putaran kedua nanti, menurut Syafii, cacat dalam pelaksanaan masih akan tetap terjadi. KPU sebagai penyelenggara pemilu, kata dia, harus tanggap dan mau belajar pada berbagai kesalahan pada pemilu sebelumnya. "KPU harus tanggap dan itu mesti diperbaiki," kata dia.Syaiful Amin - Tempo News Room