TEMPO.CO, Baturaden - Komisi Yudisial menyayangkan tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat yang menilai Komisi terlalu keras menyikapi pernyataan kontroversial Hakim Muhammad Daming Sunusi. "Perbuatan tercela itu tak bisa ditoleransi," kata Ketua Komisi, Eman Suparman, di Baturaden, Jawa Tengah, Rabu, 23 Januari 2013.
Eman membandingkan Daming dengan anggota Komisi Pertanian DPR, Arifinto, yang menonton video porno di dalam rapat paripurna. "Apa bedanya dengan anggota DPR yang itu, yang akhirnya ujung-ujungnya keluar juga dari DPR?" ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso menganggap sanksi bagi Daming terlalu keras. Priyo meminta Komisi Yudisial untuk hati-hati dalam mengambil keputusan.
Eman menambahkan, Daming seharusnya lebih mampu menahan diri. Apalagi Daming tengah berada dalam ruang resmi berupa uji kelayakan dan kepatutan.
Hakim Daming melontarkan pernyataan kontroversial ketika menjawab pertanyaan soal hukuman mati bagi pemerkosa saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, 14 Januari 2013. Daming mengatakan, hukuman mati bagi pemerkosa harus ditinjau ulang. "Dalam kasus pemerkosaan, pelaku dan korban sama-sama menikmati," kata Daming, yang menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
Komisi sudah merekomendasikan pemberhentian dengan hak pensiun atas pelanggaran berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kasus ini pun dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim.
MUHAMAD RIZKI | SATWIKA MOVEMENTI
Berita terkait
Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya
6 Januari 2024
Miko Susanto Ginting menyampaikan dirinya resmi berhenti menjabat sebagai juru bicara Komisi Yudisial (KY) per 1 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaTriyono Martanto Cerita soal 4 Kali Ikut Seleksi Hakim Agung hingga Jawab Dugaan Plagiarisme
28 Maret 2023
Triyono Martanto saat mengikuti sesi uji kepatutuan dan kelayakan di DPR bercerita 4 kali ikut seleksi hakim agung hingga menjawab dugaan plagiarisme
Baca SelengkapnyaDimyati dan Gazalba Tersangka, Komisi Yudisial Perketat Rekrutmen Seleksi Calon Hakim Agung
28 Desember 2022
Komisi Yudisial akan memperketat seleksi calon hakim agung setelah mencuatnya kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung
Baca SelengkapnyaDPR Resmi Setujui Dua Calon Hakim Agung dan Dua Calon Hakim Ad Hoc Tipikor
30 Juni 2022
Arsul Sani menyebut selain rekam jejak calon hakim agung, DPR juga mempertimbangan soal pandangan kebangsaan dan kecenderungan radikalisme
Baca SelengkapnyaKomisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin
22 April 2022
Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat
Baca SelengkapnyaHarun Al Rasyid akan Minta Pendapat Kapolri Bila Terpilih Menjadi Hakim Agung
30 Desember 2021
"Saya akan mengikuti semua arahan dan petunjuk Bapak Kapolri," kata Harun Al Rasyid soal seleksi Hakim Agung.
Baca SelengkapnyaEks Penyidik KPK Harun Al Rasyid Bikin Persiapan Khusus Seleksi Hakim Agung
30 Desember 2021
Harun Al Rasyid mengatakan harus melakukan persiapan khusus untuk menghadapi seleksi lanjutan calon Hakim Agung di Mahkamah Agung.
Baca SelengkapnyaEks Raja OTT KPK Harun Al Rasyid Lolos Seleksi Awal Calon Hakim Agung
30 Desember 2021
Harun Al Rasyid lolos seleksi administrasi calon hakim agung di Mahkamah Agung. Dia lolos bersama 52 calon hakim agung lainnya untuk kamar pidana.
Baca SelengkapnyaKoalisi Sipil Sorot Rekam Jejak 3 Calon Hakim Agung Pilihan DPR
22 September 2021
Koalisi Pemantau Peradilan menyoroti tiga calon hakim agung yang dipilih oleh DPR.
Baca SelengkapnyaKomisi Hukum DPR Setujui 7 Calon Hakim Agung, Siapa Saja Mereka?
21 September 2021
Komisi Hukum atau Komisi III DPR telah menyetujui tujuh nama calon hakim agung. Simak nama-namanya.
Baca Selengkapnya