TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 23 Januari 2013, akhirnya menetapkan 8 hakim agung dari 24 calon. Pemilihan dilaksanakan dengan mekanisme voting. Sebelumnya, selama satu pekan, Komisi Hukum menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) berupa tanya jawab. Berikut adalah daftar nama hakim yang lolos seleksi :
1. Hamdi dengan 54 suara
2. M. Syarifuddin dengan 54 suara
3. I Gusti Agung Sumanatha dengan 52 suara
4. Irfan Fachruddin dengan 48 suara
5. Margono dengan 47 suara
6. Burhan Dahlan dengan 43 suara
7. Desnayeti dengan 25 suara
8. Yakup Ginting dengan 23 suara
Ketua Komisi Hukum, I Gede Pasek Suardika, mengatakan, setelah terpilihnya hakim agung, selanjutnya akan diserahkan kepada pimpinan DPR. "Setelah ke pimpinan nanti baru diserahkan ke presiden," kata Pasek.
Ia berharap hakim agung yang terpilih dapat bertanggung jawab kepada masyarakat. "Ini merupakan penilaian dari masing-masing anggota yang diperoleh dari masukan masyarakat juga," ucap Pasek.
Menurut dia, tidak masalah jika ada pihak yang tidak setuju dengan hasil voting. "Orang berpendapat, kita memberikan ruang. Kalau bilang berkualitas atau tidak, silahkan," kata Pasek.
SATWIKA MOVEMENTI
Berita terkait
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
1 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
1 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
1 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
2 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
2 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
2 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaDPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
2 hari lalu
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
3 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaSuplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
3 hari lalu
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Baca Selengkapnya