TEMPO.CO, Surabaya - Menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi membubarkan sekolah rintisan sekolah berstandar internasional, sejumlah sekolah eks RSBI di Surabaya dan kota lainnya kebingungan mengenai sistem penerimaan siswa baru.

"Kami belum memiliki pilihan, apakah tetap seperti tahun lalu dengan sistem tes masuk atau tanpa tes tulis (reguler)," kata Iksan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jumat, 18 Januari 2013.

Iksan mengatakan masih terus berkoordinasi, termasuk meminta arahan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Pusat. Sejauh ini belum ada keputusan secara teknis mengenai pelaksanaan sistem pendidikan di sekolah-sekolah eks RSBI.

Ia berharap pada sisa waktu hingga April, sistem penerimaan peserta didik baru tahun ini segera diputuskan. Sambil menunggu, kata dia, masyarakat Surabaya tak perlu panik dan tetap belajar seperti biasa saja.

Sejumlah sekolah kebingungan karena belum mendapat kepastian mengenai apa saja yang dilarang atau diperbolehkan. Termasuk apakah akan mengenakan program RSBI dengan menggunakan SPP, atau kembali ke SPP sekolah reguler. "Saat ini yang kami butuhkan kepastian keputusan dari pusat."

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Harun, mengatakan sebanyak 183 RSBI di Jawa Timur saat ini tak bisa mengambil langkah apa pun karena belum ada surat edaran yang menjadi petunjuk teknis. Dari ratusan sekolah ini, kecuali di Surabaya, semua mengenakan biaya tinggi dan SPP yang lebih mahal. "Kami memaklumi jika dalam penerimaan peserta didik baru tahun ini mengalami kebingungan," katanya.

SONY WIGNYA WIBAWA