Demokrat: Daming Tak Layak Dipilih

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 15 Januari 2013 16:24 WIB

Muhammad Daming Sunusi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, partainya mempertimbangkan tidak memilih Daming Sunusi, calon hakim agung yang sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

"Kami akan membicarakan semua hasil fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) dalam rapat pimpinan fraksi, dan akan disampaikan kalau dia kurang layak dipilih," ujar Saan di Jakarta, Selasa, 15 Januari 2013.

Daming salah satu dari 24 calon hakim agung yang mengikuti seleksi. Salah satu tahap seleksi uji kelayakan dan kepatutan berupa tanya-jawab dengan anggota DPR. Daming melontarkan pernyataan yang melecehkan korban pemerkosaan.

Menurut Daming, pelaku pemerkosaan tak perlu dihukum mati karena pelaku dan korban sama-sama menikmati. Mendengar pernyataan itu, beberapa anggota DPR tertawa. Namun, tak seorang pun dari mereka yang mencoba menginterupsi atau menunda jalannya seleksi.

Adapun Ketua Komisi Hukum I Gede Pasek Suardika mengatakan, kesimpulan apakah akan mendiskualifikasi Daming dari proses seleksi diserahkan kepada tiap fraksi. "Kami juga minta masukan sebanyak mungkin," ujar dia.

Pasek berjanji pihaknya akan obyektif dalam menyeleksi calon hakim agung. "Kalau sudah diseleksi semua calonnya, kami akan mengajak Komisi Yudisial untuk membicarakan itu," ujarnya.

Ia tidak setuju pernyataan Daming dalam tanya-jawab tersebut dianggap sebagai bahan bercandaan. "Lelucon yang baik membuat tertawa dan bahagia, hakim harus hati-hati dalam membuat lelucon," ujar dia.

SATWIKA MOVEMENTI

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

14 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya