Kiat Partai Bentengi Kader agar Tak ke Lain Hati

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Jumat, 11 Januari 2013 21:05 WIB

Ruang rapat paripurna DPR. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai akan memproteksi kadernya yang berencana meloncat ke partai lain untuk maju sebagai calon legislator dalam pemilihan legislatif 2014. "Kader tidak mungkin melompat pagar karena sesuatu yang apatis," kata Ketua Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi, ketika dihubungi Tempo, Jumat, 11 Januari 2013.

Untuk membentengi kadernya, Viva menyatakan, sejak jauh hari PAN mewajibkan kader membangun basis konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Calon legislator akan ditempatkan di daerah pemilihan yang sudah dibangun basis ideologinya. Dia memastikan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PAN hingga kini tak ada yang berpindah ke partai lain—dikenal dengan sebutan kader kutu loncat.

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan ada anggota dua partai koalisi pendukung pemerintah yang ingin maju menjadi calon legislator lewat partai berlambang banteng itu. Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo menyebutkan, dari dua partai koalisi itu ada sembilan anggota dan bekas anggota DPR yang akan bergabung ke partainya.

Selama ini sejumlah partai memilih berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Koalisi partai yang dinamai Sekretariat Gabungan itu berisikan Demokrat, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR yakin tidak ada anggotanya yang maju lewat partai lain. Sebagian besar anggota Fraksi PPP kembali bertarung dalam pemilu mendatang. Ketua Fraksi PPP Hazrul Azwar menyatakan partainya belum menerima pinangan anggota parlemen dari fraksi lain. "Karena kami juga membuka diri kepada calon dari luar kader internal," kata dia.

Adapun Golkar menyatakan tidak terlalu ambil pusing melihat kadernya yang akan berpindah partai menjelang pemilu. Juru bicara Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan perpindahan kader partai bukan hal yang istimewa jika impian politik tidak tercapai lewat satu partai. "Ketika tidak mencapai impian politik, pasti kader akan melihat partai lain."

Namun, dia mengklaim, jarang terdengar ada kader Golkar yang berpindah ke partai lain. Kalaupun ada, dia mengklaim, jumlahnya sangat sedikit. "Kecuali mereka bikin partai baru," kata Tantowi. Pernyataan ini merujuk pada Partai Nasional Demokrat, yang banyak disesaki eks-kader partai berlambang beringin itu, seperti Surya Paloh dan Jeffrie Geovani.

Menurut dia, Golkar tidak pernah kekurangan kader terbaik. "Kalau ada kader bagus pergi, masih banyak stok yang bagus lain," ujarnya. Dia menegaskan, sebagian besar kader Golkar di DPR akan mencalonkan diri. Sedangkan yang tidak maju memiliki sejumlah alasan rasional, misalnya faktor usia atau sudah beberapa kali menjabat. "Ada perasaan legawa memberi kesempatan kepada kader lain.”

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita terkait

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

11 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya