Megawati: PDIP Sudah Memperbaiki Diri  

Kamis, 10 Januari 2013 17:06 WIB

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Purwakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, meminta publik untuk memperhatikan upaya perbaikan yang dilakukan partainya guna memenuhi harapan khalayak. Dia meminta gerakan untuk mendelegitimasi semua partai politik dihentikan.

Megawati menyatakan, PDI Perjuangan sudah berusaha mendengar keluhan rakyat. Meskipun ada kelemahan di sana-sini, Megawati mengatakan, "Kemajuan yang dicapai tidaklah sedikit." Hal ini dia katakan saat menyampaikan pidato politik di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat, Kamis, 10 Januari 2013.

PDI Perjuangan, kata Megawati, terus memperbaiki pola perekrutan kadernya, mengevaluasi, dan memonitor kadernya di badan legislastif, eksekutif, dan struktural partai. Perekrutan kader ini juga melibatkan psikolog untuk memetakan potensi kader partai.

Selain itu, rekam jejak kader juga menjadi pertimbangan untuk promosi kader. Semua data dan rekam jejak politikus PDIP ini disimpan dalam basis data partai. Megawati menyayangkan semua langkah perbaikan ini luput dari pengamatan pemerhati politik. "Karena itu wacana deparpolisasi bukan lagi wacana akademis, tetapi sudah ideologi," kata Megawati.

Menurut mantan Presiden RI ini, sekarang tampak ada upaya generalisasi berlebihan untuk menjadikan partai politik sebagai sumber masalah. "Cara pandang ini mengabaikan dan memberikan disinsentif partai yang sungguh-sungguh memperbaiki diri," kata Megawati.

Menurut Megawati, tanpa pendidikan rakyat melalui partai dan ideologi, kemerdekaan hanya akan menjadi ilusi. Menurut Megawati, pengorganisasian dan pendidikan politik melalui partai sudah ada di Indonesia sebelum adanya negara, militer, dan birokrasi. "Bahkan jauh lebih dulu dari kelompok yang ingin mengontrol negara atas nama independensi atau netralitas," kata dia.

Tetapi Megawati menjelaskan sentralitas partai ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan tindakan politikus yang merampok uang negara. Hal ini juga tidak berarti partai meminta dibersihkan dosanya atau mendapatkan keistimewaan.

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita terkait

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

5 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

8 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

10 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

35 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

35 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

41 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

43 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

44 hari lalu

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

45 hari lalu

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

45 hari lalu

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya