TEMPO.CO, Jakarta - Kendati Mahkamah Konstitusi memutuskan pembubaran sekolah berkategori internasional dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan, kegiatan belajar-mengajar di sekolah RSBI tidak boleh serta-merta dihentikan. Kementerian akan mengundang dinas pendidikan di setiap daerah untuk melakukan koordinasi guna menanggapi keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi pada 8 Januari lalu.

"Sekolah harus tetap berjalan seperti biasa," ujar Nuh kemarin. "Pelajaran harus dituntaskan hingga Juni, akhir semester genap ini."

Nuh menyatakan, pembatalan status RSBI tidak akan menyurutkan semangat Kementerian untuk meningkatkan kualitas sekolah. "Meskipun tidak ada RSBI, akses pendidikan tidak boleh turun," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Yudi Mulyanto menjamin mutu sekolah tidak akan turun meski status RSBI dicabut. "Mutu akan tetap menjadi prinsip utama dalam pendidikan, dengan membuka akses yang luas terhadap peserta didik dari latar belakang apa pun," kata Taufik. Adapun Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok setuju RSBI dibubarkan.

Berbeda dengan Dinas Pendidikan Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Rajab Lubis tidak setuju dengan pembubaran RSBI dan SBI. Tapi Lubis siap mengembalikan status kedua sekolah RSBI sesuai dengan instruksi Kementerian Pendidikan.

Di Surabaya, penolakan atas pembubaran RSBI justru datang dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Dia menegaskan, RSBI di Surabaya harus tetap dipertahankan karena tak pernah ada diskriminasi penerimaan siswa. "Keputusan itu tidak ada pengaruhnya di Surabaya," kata Tri.

Tidak seperti daerah lain yang menetapkan biaya tinggi untuk masuk sekolah RSBI, di Surabaya, seluruh biaya operasional dan biaya investasi ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Surabaya. "Siswa hanya menanggung biaya personal, seperti baju, buku, dan alat tulis. Biaya masuk RSBI gratis total," kata Rudi Winarko, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan Surabaya. Wali Kota Surabaya ngotot pertahankan RSBI.

Kepala SMA Negeri 78 Kemanggisan, Jakarta Barat, Endang Hidayat, tak khawatir penghapusan program RSBI akan mempengaruhi kualitas sekolahnya. Sejak dulu, sekolah itu telah menerapkan seleksi tinggi untuk siswa baru.

Dengan dihapusnya RSBI, yang berbeda hanyalah sekolah tak lagi diperbolehkan meminta sumbangan kepada orang tua siswa untuk kegiatan penunjang. Tahun ini, SMA Negeri 78 masih memungut donasi Rp 4 juta kepada siswa kelas X. "Tapi itu sukarela," kata Endang. "Biaya itu untuk pelajaran tambahan, lomba, dan guru native speaker bahasa Inggris."

Namun sejumlah siswa SMA 78 justru khawatir fasilitas penunjang akan dikurangi jika donasi RSBI ditiadakan. "Kami takut AC malah dicopot seperti sekolah reguler lainnya, nanti kalau belajar jadi panas," kata Dila, 16 tahun, siswa kelas XI IPA.

TRI ARTINING PUTRI | ANGGRITA DESYANI | SONY WIGNYA WIBAWA | ISTMAN MP | SAHAT SIMATUPANG | ROFIUDDIN | ADDI MAWAHIBUN IDHOM | ANTARA