TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Tama S. Langkun mengatakan pelaksanaan proyek sarana olahraga Hambalang sarat persekongkolan. Oleh sebab itu, wajar jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya pertemuan-pertemuan para pihak yang bersekongkol membicarakan pembagian jatah proyek.
"Bisa dilihat dari awal ada persekongkolan dalam pelaksanaan proyek. Kalau ada persekongkolan tentu ada pertemuan," kata Tama, saat dihubungi, Selasa, 8 Januari 2013.
Persekongkolan dalam pelaksanaan proyek Hambalang, kata Tama, terlihat dari keterlibatan kerabat-kerabat politikus dalam perusahaan-perusahaan pelaksana proyek. Persekongkolan juga tampak dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek yang mendekati nilai tender.
Sebelumya, diberitakan bahwa KPK menggeledah rumah petinggi Demokrat, Munadi Herlambang. Ia adalah Direktur PT M'sons Capital, perusahaan yang memegang saham 1.100 lembar saham PT Dutasari Citralaras. Ia berbagi saham dengan Athiyah Laila, istri Anas Urbaningrum, dan Mahfud Suroso.
Munadi, yang juga pemilik PT Berkah Alam Berlimpah, juga berbagi saham dengan Athiyah Laila. PT Berkah masuk dalam Grup Permai.
Sumber Tempo menyebut rumah Munadi di geledah karena di sanalah dibicarakan pembagian proyek Hambalang. Tama mengaku tak tahu persis soal pertemuan rumah Munadi tersebut. "Saya belum dapat informasi, dia ketemu siapa di sana," katanya. "Tapi yang jelas dalam proyek ini terindikasi ada persekongkolan."
ANANDA BADUDU
Berita terkait
Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru
11 hari lalu
Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.
Baca SelengkapnyaICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor
21 hari lalu
Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri
Baca SelengkapnyaRemisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
24 hari lalu
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Baca SelengkapnyaReaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur
25 hari lalu
Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?
Baca SelengkapnyaAwal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman
29 hari lalu
tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?
Baca SelengkapnyaWacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?
29 hari lalu
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.
Baca SelengkapnyaKorupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu
30 hari lalu
ICW meminta Kejaksaan Agung tak hanya mengejar pelaku secara personal, tapi korporasi dalam kasus korupsi di kawasan IUP PT Timah.
Baca SelengkapnyaInformasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap
31 hari lalu
Wakil Ketua KPK mengatakan, hanya orang-orang yang sial saja yang terkena OTT
Baca SelengkapnyaICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas
31 hari lalu
Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.
Baca SelengkapnyaMantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
35 hari lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca Selengkapnya