TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Bidang Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, menilai keuangan partai politik yang tertutup menyiratkan partai politik rentan menerima uang haram. Maraknya korupsi yang dilakukan para politikus, menurut dia, merupakan tanggung jawab partai politik.

"Ketidakterbukaan partai politik dalam keuangannya menunjukkan keengganan mereka membuka asal muasal pendanaan mereka. Pada titik ini keuangan partai rentan dimasuki uang-uang haram," kata Abdullah, usai sidang konflik informasi laporan keuangan ICW versus Partai Demokrat, di Jakarta, Selasa, 8 Januari 2013.

ICW mengajukan gugatan terhadap tiga partai politik parlemen karena enggan membuka perincian laporan keuangan 2010-2011. Ketiga partai itu adalah Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Dari sembilan partai di parlemen, hanya tiga partai ini yang enggan memberi laporan. Mereka beralasan karena ini bukan domain publik.

Abdullah menambahkan, praktek korupsi yang marak dilakukan oleh pajabat politik, seperti kepala daerah, anggota DPR, dan menteri, merupakan tanggung jawab partai politik. Alasannya, selama ini para kader partai kerap diperlakukan sebagai mesin pengeruk uang negara.

"Contohnya kasus cek pelawat, Dana Percepatan Infrastruktur Daerah, kasus Wisma Atlet SEA Games Palembang, dan Hambalang disinyalir banyak didorong dan diproduksi oleh partai politik dan hasil korupsinya mengalir kepada elite partai politik tersebut," ujar Abdullah.

Keuangan partai seharusnya terbuka dan dapat diakses oleh publik. Alasannya, dalam Undang-Undang Partai Politik Pasal 38 tercantum jelas bahwa keuangan partai politik terbuka untuk masyarakat. "Karena itu kami melihat banyak partai politik yang sepertinya tidak taat undang-undang," ujar Abdullah.

Abdullah mengapresiasi enam partai politik yang mau membuka laporan keuangannya kepada ICW. Namun, pihaknya menganalisis tingkat akuntabilitas laporan itu. "Ini patut diapresiasi, setidaknya menunjukkan ada iktikad baik. Kami akan menganalisis dulu apakah laporan itu benar seperti apa adanya," katanya.

FEBRIYAN