Aceng Tinggal Punya Seminggu untuk Membela Diri

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 8 Januari 2013 15:54 WIB

Bupati Garut Aceng HM Fikri. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung telah membentuk majelis hakim untuk memeriksa permintaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut yang hendak memakzulkan Bupati Garut Aceng HM Fikri.

Majelis hakim yang dibentuk dari Kamar Pidana Tata Usaha Negara ini akan memeriksa perkara bernomor 1 P/KHS/2013 untuk membuktikan apakah Aceng dapat dipecat dari jabatannya.

"Perkaranya sedang proses pemeriksaan majelis yang diketuai Hakim Agung Paulus Lotulung dengan anggota Hakim Agung Supandi dan Hakim Agung Julius," kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, Selasa, 8 Januari 2013.

Ridwan belum dapat memastikan apakah Aceng sudah mengirimkan surat pembelaan kepada MA. Aceng diberi waktu MA untuk mengirimkan pembelaan atas rekomendasi pemecatannya oleh DPRD Garut selama 14 hari sejak surat dikirimkan, yaitu 2 Januari 2013, atau tinggal sepekan lagi.

MA akan memproses perkara orang nomor satu di Garut ini paling lama 30 hari.
Musyawarah keputusan dimulai saat Aceng sudah mengirimkan surat pembelaan. Bila ia tidak juga mengirimkan pembelaan, proses dimulai secara otomatis pada saat batas waktu penyampaian pleidoi diberikan, yaitu 16 Januari 2013.

Kasus yang melibatkan Aceng mulai terkuak saat kabar perceraiannya dengan seorang gadis berinisial FO, 18 tahun, tersebar. Aceng menceraikan istri sirinya ini hanya dalam waktu empat hari dan talak disampaikan melalui pesan singkat.

Beberapa kasus lainnya juga mulai terkuak sehingga DPRD Garut menggelar rapat paripurna dan memutuskan untuk memecat Aceng. Aceng diusulkan diberhentikan karena diduga melanggar etika dan Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita terkait

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

1 hari lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

3 hari lalu

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

4 hari lalu

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

9 hari lalu

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

10 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

10 hari lalu

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

11 hari lalu

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

12 hari lalu

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.

Baca Selengkapnya

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

16 hari lalu

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Baca Selengkapnya