Personel Kepolisian bersiaga pascapenembakan polisi di wilayah Kalora, Poso Kamis (20/12). TEMPO/Juli Hantoro
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menuding Detasemen Khusus Antiteror 88 Markas Besar Kepolisian RI telah membuat masyarakat Poso, Sulawesi Tengah menjadi waswas dan panik. Densus 88 dituding kerap melakukan tindakan represif dalam menjalankan operasi penangkapan para tersangka teroris di daerah tersebut.
"Densus mungkin hanya beberapa bulan bertugas dan pergi. Jangan sampai sikap represif mereka mengakibatkan kemarahan warga, dan akan ditumpahkan ke aparat organik yang kesehariannya bertugas di Poso. Ini sudah ada contoh kasusnya dan jangan sampai jatuh korban lagi," kata Komisioner Komnas HAM subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, Siane Indriani, dalam siaran persnya, Selasa, 8 Januari 2013.
Ia menyatakan, berdasarkan pemantauan lapangan di Poso, masyarakat Poso sedang diliputi perasaan waswas atas pengejaran sejumlah terduga teroris. Ketidaktenangan Ini semakin tinggi dengan terjadinya sejumlah kasus salah tangkap oleh aparat keamanan, khususnya Densus 88.
Proses penangkapan dan pemeriksaan anggota masyarakat ini juga diduga menimbulkan trauma secara pribadi dan massal. Anggota masyarakat yang salah tangkap ini juga mengalami proses jemput dengan paksa. Selain itu, mereka yang kemudian dilepas atau dibebaskan mengalami sejumlah luka di tubuhnya. "Kami mencatat ada tujuh warga Poso yang mengalami salah tangkap," kata Siane.
Hal serupa juga disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siradj, yang mendesak Densus 88 untuk bertindak lebih profesional dalam menangani kasus dugaan terorisme. "Penanganan terorisme tidak bisa dengan cara-cara represif saja," kata Said.
"Saya akan coba sampaikan ke Presiden mengenai laporan warga Poso ini. Tentu ini bukan untuk menggembosi Densus 88, tapi dalam upaya membantu agar penanganan terorisme bisa lebih baik," kata Said.
