TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata pernah mengajukan rekomendasi soal pengelolaan dana haji kepada Kementerian Agama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, kata juru bicara KPK Johan Budi SP, rekomendasi itu tak pernah dijalankan oleh Kementerian.
"Rekomendasi itu kami sampaikan ke Kementerian Agama dan Presiden. Tapi sampai hari ini sepertinya Kementerian Agama masih berat untuk melaksanakan rekomendasi itu," kata Johan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 7 Januari 2013.
Beberapa waktu lalu, Kepala PPATK M. Yusuf mengatakan telah menemukan kejanggalan dana penyelenggaraan haji yang dikumpulkan dari ongkos naik haji jemaah setiap tahunnya. Jumlah dana ini, menurut dia, mencapai Rp 80 triliun dengan bunga sebesar Rp 2,3 triliun.
Beberapa penyimpangan yang dilakukan dalam penyelenggaraan haji itu terkait dengan penukaran valuta asing oleh Kementerian Agama. Menurut Yusuf, ada oknum yang diperintahkan Kementerian untuk membeli valas dalam jumlah besar dan secara terus-menerus. PPATK juga menemukan sejumlah dana yang seharusnya digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji, tetapi digunakan untuk merehabilitasi kantor dan membeli kendaraan operasional.
Johan mengatakan, KPK pada 2012 lalu sudah memberikan rekomendasi soal pengelolaan dana haji ini. Menurut dia, dalam kajian itu KPK meminta Kementerian Agama untuk menghentikan lebih dahulu pendaftaran haji dengan menggunakan uang.
"KPK merekomendasikan moratorium pendaftaran dengan membayar uang. Jadi, tidak perlu pakai uang, daftar biasa saja," kata Johan. Alasannya, KPK menemukan dana yang terkumpul sudah sangat besar dan harus diaudit oleh auditor independen.
Menteri Agama Suryadharma Ali pernah mengungkapkan kesiapannya untuk mundur jika sampai dana haji dikorupsi. Suryadharma juga mengakui hingga kini ada masalah pembenahan pelaksanaan ibadah haji. "Temuan-temuan KPK sudah banyak yang ditindaklanjuti. Tapi, ada beberapa yang belum diperbaiki," kata Suryadharma Ali di Semarang, Jawa Tengah, pertengahan tahun lalu.
