TEMPO Interaktif, Jakarta: Dalam pekan ini, Presiden Megawati Soekarnoputri akan memberikan Instruksi Presiden (Inpres) kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Abdullah Puteh. Inpres akan memuat tiga hal: Puteh agar mematuhi semua proses hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tugas Puteh sebagai Gubernur akan dialihkan kepada Wakil Gubernur Aceh dan tugas Puteh sebagai Penguasa Darurat Sipil Daerah akan dialihkan kepada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. "Tapi soal status Puteh, Presiden terikat dengan Undang Undang nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan, Presiden hanya berwenang mengangkat dan memberhentikan gubernur. Padahal, KPK minta Presiden memberhentikan sementara Puteh dari jabatannya," kata Sekretaris Negara, Bambang Kesowo di Jakarta, Senin (19/7).Bambang mengelak saat ditanya, apakah keluarnya Inpres berarti status Puteh diberhentikan sementara. "Presiden mencari cara terbaik, yaitu memerintahkan Gubernur Aceh selalu mematuhi proses hukum," kata Bambang.Sapto P., Yura S. - Tempo News Room
Berita terkait
Syahrul Yasin Limpo Ditahan di Rutan KPK 20 Hari ke Depan, Ini Profil Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi
14 Oktober 2023
Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo resmi ditahan di Rutan KPK selama 20 hari sejak 13 Oktober. Ini Profil Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaHarga Jenis Tas dan Jam Tangan Mewah Koleksi Syahrul Yasin Limpo: Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
10 Oktober 2023
Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah tas dan jam tangan mewah saat menggeledah rumah Syahrul Yasin Limpo. Berapa harganya?
Baca SelengkapnyaPemilu 2024, 15 Mantan Narapidana Korupsi Masuk DCS DPR dan DPD RI
27 Agustus 2023
Sebanyak 15 mantan narapidana kasus korupsi masuk ke DCS DPR dan DPD RI untuk Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat
23 Agustus 2023
Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.
Baca SelengkapnyaKPK Beberkan Peran 10 Tersangka Kasus Suap Pembangunan Jalur Kereta Api
13 April 2023
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan peran dari 10 tersangka kasus suap pembangunan jalur kereta api.
Baca SelengkapnyaRektor: Ijazah Alumni yang Korupsi Bakal Ditarik
12 Desember 2022
Rektor Binus University Harjanto Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan menarik ijazah alumni dari kampus tersebut jika terlibat korupsi.
Baca SelengkapnyaJadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK
8 Desember 2022
Firli menjelaskan Bupati Bangkalan menerima uang suap Rp 5,3 miliar dalam kasus tersebut. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaCegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas
26 September 2022
KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.
Baca SelengkapnyaHakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Kasus Suap, Lihat Koleksi Mobilnya
23 September 2022
Berdasarkan data LHKPN, Hakim Agung Sudrajad Dimyati tercatat memiliki harta total Rp 10,7 miliar. Dia juga memiliki dua unit kendaraan bermotor.
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan Bertanya ke Jokowi, Apakah akan Terus Membiarkan?
13 Juni 2020
Penyidik KPK, Novel Baswedan menilai ada banyak kejanggalan dalam proses peradilan penyerangan air keras ke dirinya.
Baca Selengkapnya
