TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah calon partai peserta Pemilu 2014 menyatakan siap menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) bila tak diloloskan dalam verifikasi faktual. Alasannya, mereka menilai KPU tak profesional dalam melakukan proses verifikasi. "Ada detail yang berlebihan dalam proses verifikasi yang merugikan kami," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan NU, Khairul Anam, dalam diskusi di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jumat, 4 Januari 2013.

Anam mencontohkan pada saat verifikasi pengurus di salah satu kecamatan di Buleleng, KPU meminta seluruh pengurus untuk berkumpul di kantor PKNU. Kemudian semua pengurus ditanya dan difoto satu per satu. "Ini seperti residivis," kata dia.

Anam menilai sebenarnya sudah ada desain besar dari pihak tertentu untuk tidak meloloskan sejumlah partai pada Pemilu 2014 mendatang. Dia mencontohkan sebelum hasil verifikasi administrasi diumumkan, sudah berkembang kabar bahwa sejumlah partai tak lolos verifikasi.

Begitu pula dalam proses verifikasi faktual, sejak awal partainya, kata Anam, sudah dinyatakan tak bakal lolos. "Makanya nanti kami akan lawan, apa perlawanannya, tunggu setelah verifikasi diumumkan."

Sekretaris Jenderal Partai Damai Sejahtera, Saat Sinaga, mengatakan partainya siap menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara bila tak diloloskan dalam verifikasi faktual. Saat menyatakan, selama proses verifikasi faktual partainya mendapati perlakuan tak adil di sejumlah kabupaten. Dia mencontohkan, ada keengganan KPU untuk memverifikasi kepengurusan PDS di salah satu kabupaten di Provinsi Aceh.

Ketua Umum Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Roy BB Janis, juga mengakui partainya mendapat perlakuan tak adil selama proses verifikasi faktual. "Di beberapa daerah kami merasa dizalimi, dicederai, dan dirugikan," kata Roy. Dia mengatakan KPU masih menerapkan prinsip pragmatisme, dan keberpihakan kepada partai tertentu.

Standar ganda KPU, kata Roy, misalnya terlihat dalam memverifikasi kartu tanda anggota. KPU selama ini tak mempersoalkan model KTA Partai Golkar yang tak mencantumkan nomor anggota, dan memuat gambar ketua umum. Model ini, kata dia, jelas-jelas bertentangan dengan aturan KPU.

PDP, kata Roy, berharap menjelang pengumuman hasil verifikasi pada 9 Januari mendatang, KPU bisa kembali bekerja profesional. "Apabila KPU membutakan diri dan bertindak tak adil dan jujur, kami siap melakukan perlawanan, apa pun risikonya."

Perlawanan hukum akan ditempuh dengan menggugat KPU ke PTUN dan Mahkamah Agung. Sedangkan perlawanan politik akan dilakukan dengan menempuh jalan politik seperti perlawanan publik untuk turun ke jalan. Hari ini, tiga puluhan kader PDP juga berorasi di depan kantor KPU untuk menuntut KPU gar profesional.

IRA GUSLINA SUFA