TEMPO Interaktif, Jakarta: Saling tegang sempat terjadi antara hakim dan pengacara dalam sidang praperadilan Kepala Divisi Perdagangan Umum Induk Koperasi Unit Desa, Abdullah Abdul Waris Halid, tersangka dalam kasus gula putih ilegal, yang mulai digelar hari ini, Senin (19/7), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saling bersitegang itu berawal dari pertanyaan Effendi, hakim tunggal dalam perkara ini, mengenai pemahaman kuasa hukum Polri terhadap materi permohonan praperadilan yang dibacakan pengacara Abdul Halid. "Sebagian mengerti, sebagian tidak," jawab Bambang Wijayanto, pengacara dari Polri."Apa maksudnya sebagian?" kata hakim dengan nada tinggi. Bambang kemudian menjawab, dia tidak setuju dengan argumentasi yang dikembangkan dalam materi praperadilan bahwa kasus yang menimpa Abdul Halid merupakan kasus kepabeanan. "Ini kan terlalu prematur. Padahal tersangka masih menjalani pemeriksaan," jelas Bambang.Pernyataan Bambang itu langsung disanggah Edison Betaubun, pengacara Abdul Halid. "Justru itu nanti yang harus dibuktikan dalam sidang," kilah Edison. Rupanya, saling bantah antara pengacara Abdul Halid dan pihak Polri membuat gerah hakim. "Anda (Edison) belum saya izinkan bicara kenapa sudah menanggapi?" kata hakim dengan kesal. Berkali-kali hakim mengingatkan kedua pihak untuk menghormati sidang. "Anda (Bambang) juga, tanggapan anda itu menunjukkan bahwa anda sudah memahami materi praperadilan," tambah hakim. Bambang selanjutnya menuturkan, dia tidak memahami apa yang dimaksud kawasan kepabeanan yang tertulis dalam materi permohonan. "Mohon dijelaskan, kenapa disamakan antara kawasan pabean dan penimbunan berikat," ujar Bambang. Edison langsung menanggapi dengan nada heran, " loh, justru kami mengambil istilah itu dari berita acara pemeriksaan penyidik." Bambang lalu mengatakan," Ma'af pak hakim. Pertanyaan saya belum terjawab." Hakim lantas memutuskan pertanyaan dari pihak Polri akan diuraikan jawabannya dalam putusan praperadilan nanti. "Saya yang akan menjawabnya," terang hakim. Bambang yang masih belum puas menanggapinya dengan nada bertanya, "Kanapa hakim mengambilalih jawaban?" Hakim Effendi kemudian meminta semua pihak menghormati dirinya selaku pemimpin sidang.Dalam pembacaan praperadilan itu, Edison Betaubun mengatakan penangkapan dan penahanan kliennya oleh Polri tidak sah karena yang seharusnya berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai."Kasus kepabeanan ini termasuk tindak pidana fiskal, wewenangnya Ditjen Bea Cukai," ujar Edison dalam pembacaan permohonan praperadilannya. Dia menambahkan, tindak pidana kepabeanan tersebut secara yuridis formal telah diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 yang menyatakan bahwa pejabat PNS tertentu di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai diberi kewenangan khusus sebagai penyidik. ?Penyidik Polri dapat mengambilalih dalam situasi tertentu," kata Edison. Hal itu, lanjut dia, tercantum dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1996 yang menjabarkan mengenai situasi tertentu yakni jika ada kendala geografis, keterbatasan sarana, atau tertangkap tangan oleh pejabat Polri untuk barang-barang yang dikeluarkan di luar kawasan kepabeanan.Edison juga mempertanyakan status kliennya yang berubah dari saksi menjadi tersangka. "Tiba-tiba dia (Abdul Halid) menjadi tersangka tanpa alasan yang jelas," tutur Edison. Padahal, lanjut dia, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangi Abdul Halid adalah sebagai saksi.Seperti diketahui, Abdul Halid yang juga adik kandung Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa, Nurdin Halid, itu ditangkap oleh Polri melalui surat perintah penangkapan nomor polisi: SP.Kap/37/VI/2004/Eksus pada 28 Juni 2004 lalu. Abdul selanjutnya ditahan polisi melalui surat perintah penahanan nomor polisi: SP.Han/37/VI/2004/Eksus pada 29 Juni 2004. Saat ini Abdul Halid masih menjalani pemeriksaan penyidik Polri terkait kasus penyelundupan gula putih ilegal dari Thailand sebesar 56 ribu ton. Abdul Halid diperiksa atas dugaan melakukan tindak pidana pembuatan surat palsu yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban kepabeanan. Abdul juga diduga telah membuat surat perintah mengeluarkan barang impor dari kawasan kepabeanan tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai.Erma Yulihastin ? Tempo News Room