TEMPO Interaktif, Jakarta: Kamis (15/7), Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi. Malam, usai pemeriksaan, tersangka kasus korupsi pengadaan helikopter jenis MI-2 milik Pemerintah Daerah Aceh itupun akhirnya mau menanggapi pertanyaan para wartawan."Helikopter itu dibeli terkait dengan kondisi Aceh yang begitu parah dengan adanya gerakan separatis GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Jika kita mau ke daerah-daerah, sangat sulit," kata Puteh. Pembelian helikopter juga dikarenakan jalan darat sering dipakai sebagai ajang penyerangan GAM, sementara pemerintah tidak mempunyai punya kapal untuk melewati jalur laut. "Pembelian helikopter disarankan oleh Bupati Bireuen, Hamdani Radensalah ketika terjadi pertemuan antara Gubernur dan para Bupati ketika itu," kata Puteh lagi.Lantaran Pemerintah Provinsi tidak mempunyai dana cukup, kata Puteh, akhirnya dilakukan sharing dengan Pemerintah Kabupaten. Pembelian helikopter tanpa tenderpun kemudian dilakukan dengan penunjukan langsung. "Untuk barang spesifik dan mendesak boleh penunjukan langsung, itu ada di Keppres nomor 18/2000. Penunjukkan langsung dapat dilakukan untuk penanganan darurat keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda," kata Puteh. Menurut Puteh, pembelian juga sudah sesuai dengan Surat Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas nomor S-42/A/2002-No.S-2262/D:/05/2000. Sumber dana diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan persetujuan prinsip dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. "Dana dari 13 Kabupaten/Kota juga ssudah disetujui bersama dengan DPRD Tingkat II," kata Puteh.Puteh memastikan, helikopter yang dibeli adalah barang baru dari pabrik, bukan second hand. "Saya bersedia jika dibutuhkan untuk melakukan perbandingan. Karena seperti dikatakan Bram Manoppo, sesungguhnya ini adalah sangat murah," kata Puteh.Sayangnya, Puteh menolak menjawab pertanyaan seputar tuntutan pemberhentian sementara dirinya sebagai Gubernur dan penguasa darurat sipil. Besok (16/7), Puteh akan kembali diperiksa KPK. Tito Sianipar - Tempo News Room