TEMPO Interaktif, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengoptimalkan kewenangan "luar biasa" yang dimilikinya untuk memudahkan proses penyidikan. KPK diharapkan mau meminta bantuan kepolisian atau instansi terkait untuk menahan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh. "KPK bisa menggunakan kewenangannya, seperti tertera dalam pasal 12 i Undang Undang nomor 30/2002," kata Koordinator ICW, Teten Masduki di Jakarta, Rabu (14/7).Pasal itu mengatakan, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK berwenang meminta bantuan kepolisian atau instansi lain terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditangani. Artinya, langkah itu bisa ditempuh KPK, walau Presiden Megawati Sukarnoputri tak kunjung menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian sementara Puteh. "Proses (hukum) ini tidak boleh berhenti. Untuk itu, optimalkan kewenangan yang ada," kata Teten. Kewenangan itu juga efektif untuk meredam resistansi Puteh untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung.Hari ini juga, delapan lembaga swadaya masyarakat mendesak Presiden Megawati untuk segera mengeluarkan Keppres mengenai pemberhentian sementara Abdullah Puteh sebagai Gubernur NAD dan penguasa darurat sipil daerah. Delapan LSM adalah ICW, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independesi Peradilan, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Perkumpulan Demos, Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi Aceh dan Transparency Internasional Indonesia."Megawati sudah lakukan mal-administrasi, karena tidak ada alasan untuk tidak menonaktifkan Puteh," kata Teten. Ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintahan Megawati dalam memberantas korupsi. Buktinya, kata Teten, sampai sekarang Presiden Megawati belum memberikan izin pemeriksaan terhadap beberapa kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD I. Kedelapan LSM juga menilai, tuntutan praperadilan dari kuasa hukum Puteh yang menuntut proses penyidikan dan penuntutan dihentikan, sangat tidak masuk akal. "Tidak ada kewenangan KPK untuk mengeluarkan SP3 dan pemberhentian penuntutan," kata Danang Widoyoko, Wakil Koordinator ICW. Untuk itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga diminta menolak permohonan praperadilan itu. Yandhrie Arvian - Tempo News Room