TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran merilis enam kementerian yang dinilai malas dalam penyerapan tahun anggaran 2012. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Semester I 2012, keenam kementerian ini baru menyerap anggaran kurang dari 20 persen.
"Target realisasi anggaran gagal," kata Koordinator Riset Fitra, Maulana dalam jumpa pers di Jakarta, Ahad, 23 Desember 2012.
Keenam kementerian ini adalah Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Koodinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Berdasarkan catatan Fitra, total anggaran Kemenpera sebesar Rp 5,92 triliun namun serapannya baru sebesar Rp 110 miliar sebesar 1,9 persen; Kemenpora sebesar Rp 1,75 triliun dengan serapan Rp 74,6 miliar atau 4,2 persen; Kementerian ESDM sebesar Rp 16,28 triliun dengan serapan Rp 1,75 triliun atau 10,8 persen; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 2,6 triliun dengan serapan Rp 476,8 triliun atau 17,8 persen; dan Kemenkokesra sebesar Rp 222,3 miliar dengan serapan Rp 42,9 miliar atau sebesar 19,3 persen.
Maulana menjelaskan, pada 2011 anggaran sebesar Rp 270 triliun tertumpuk di akhir tahun dan dibelanjakan pada bulan Desember. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menginstruksikan percepatan penyerapan anggaran tahun 2012. Presiden memberi arahan untuk membentuk Tim Evaluasi Percepatan dan Pengawasan Anggaran yang digawangi UKP4, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
"Tapi tim ini tidak memiliki taji untuk membuat kinerja penyerapan anggaran menjadi lebih baik," kata dia.
Maulana menjelaskan buruknya kinerja kementerian ini merupakan pengulangan kasus serupa tahun lalu. Bahkan, kata Maulana, mengutip Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, realisasi belanja pemerintah pusat per 30 November 2012 baru mencapai Rp 778,9 triliun atau 72,8 persen. Total belanja pemerintah pusat pada 2012 sebesar Rp 1.069,5 triliun. Bahkan dia memperkirakan sisa anggaran sebesar Rp 290 triliun akan dibelanjakan pada bulan Desember.
WAYAN AGUS PURNOMO
Berita terkait
SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor
3 jam lalu
SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),
Baca SelengkapnyaDi Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun
19 jam lalu
Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis
1 hari lalu
Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana
2 hari lalu
Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.
Baca Selengkapnya16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?
3 hari lalu
Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?
Baca SelengkapnyaChatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun
3 hari lalu
Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.
Baca SelengkapnyaPengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo
4 hari lalu
Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
Baca SelengkapnyaApindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
4 hari lalu
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN
4 hari lalu
Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025
Baca SelengkapnyaCerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri
7 hari lalu
Sugianto, 30 tahun, sudah tiga tahun bekerja di proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnya