Lawan Korupsi, Jaksa Bojonegoro Kekurangan Uang
Rabu, 19 Desember 2012 17:02 WIB
Ilustrasi korupsi
TEMPO.CO, Bojonegoro - Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengeluhkan minimnya dana operasional untuk menangani perkara korupsi. Data di Kejaksaan Negeri Bojonegoro menyebutkan, dana operasional khusus untuk menangani kasus korupsi hanya Rp 180 juta sepanjang 2012. Sedangkan biaya penanganan per satu perkara saja mencapai Rp 30 juta. ”Iya, minim jumlahnya,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Musleh, Rabu, 19 Desember 2012. Dana operasional itu meliputi biaya pemanggilan saksi, akomodasi, berikut transportasi saksi ahi dan biaya pemberkasan. Itu belum termasuk biaya selama proses sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya. Menurut Musleh, biaya selama proses persidangan di Pengadilan Tipikor juga menguras biaya paling besar. Jarak tempuh dari Bojonegoro ke Surabaya memerlukan waktu sekitar tiga jam. Kejaksaan Negeri Bojonegoro banyak menangani perkara korupsi selama tahun 2012. Antara lain perkara korupsi dana bantuan sosial APBD Bojonegoro tahun 2007 senilai Rp 6 miliar. Perkara korupsi dana pembebasan lahan Blok Cepu tahun 2007 senilai Rp 3,8 miliar serta perkara korupsi dana Persibo tahun 2008 senilai Rp 3 miliar. Kejaksaan Bojonegoro juga tengah menangani perkara korupsi dana perjalanan dinas DPRD Bojonegoro tahun 2006-2007 senilai Rp 13,2 miliar. Perkara lain, yaitu kasus korupsi dana Jaring Aspirasi Masyarakat senilai Rp 127 juta. Selain itu, ada 12 kepala desa di beberapa desa di Bojonegoro juga terjerat perkara Program Nasional Agraria. SUJATMIKO
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
18 jam lalu
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca Selengkapnya
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
1 hari lalu
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca Selengkapnya
Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
1 hari lalu
Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca Selengkapnya
Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah
1 hari lalu
Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah
PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.
Baca Selengkapnya
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
2 hari lalu
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca Selengkapnya
Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden
2 hari lalu
Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden
Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.
Baca Selengkapnya
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
3 hari lalu
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca Selengkapnya
Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
3 hari lalu
Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca Selengkapnya
Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi
3 hari lalu
Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi
Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.
Baca Selengkapnya
Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan
4 hari lalu
Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan
Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
9 jam lalu
14 jam lalu
15 jam lalu
16 jam lalu
18 jam lalu
20 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu