Jelang Pemilu 2014, Suasana Politik Terbolak-balik  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 18 Desember 2012 17:59 WIB

Sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin (4/5). Dalam aksi damai ini mereka menilai kinerja KPU gagal dalam pelaksanaan Pemilu Legeslatif 2009.TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Suasana politik Indonesia sepanjang tahun ini dinilai berada dalam keadaan tak menentu. Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate, Ari Nurcahyo, menyebut, konstelasi yang terjadi saat ini adalah politik sungsang.

"Suasananya terbolak-balik, seperti puzzle, tak jelas mana pemerintah, mana publik," katanya dalam diskusi Analisis Politik 2012 di Jakarta, Selasa, 18 Desember 2012.

Menurut Ari, sepanjang 2012 publik dihadapkan pada elite-elite politik yang sibuk dengan upaya meraih kekuasaan. Arus deras yang terjadi adalah politik berkuasa, tapi absen pada politik bernegara. Dia mencontohkan buruknya penerapan sistem presidensial yang diterapkan pemerintah. Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengantongi suara sampai 60 persen, pemerintahan tak berjalan dengan efektif.

Beberapa kebijakan pemerintah tetap bergantung pada parlemen. Sekretariat Gabungan yang terbentuk untuk mendukung pemerintahan justru cenderung sibuk dengan perpecahan yang terjadi, sehingga pemerintahan efektif tak berjalan sebagaimana mestinya. Kegagalan pemerintah memanajamen setgab terlihat dalam keributan penetapan kenaikan harga bahan bakar minyak, dan penetapan ambang batas parlemen.

Pemerintah juga dinilai gagal melahirkan kebijakan publik yang tak membawa perubahan signifikan. Di parlemen, kesungsangan politik juga terlihat dari beragamnya kasus yang terungkap di Senayan. Mulai dari kasus pornografi, korupsi, dan pelanggaran etika. Keadaan di Senayan ini melahirkan citra bahwa DPR itu tempat politikus mencari nafkah, bukan tempat memperjuangkan kepentingan negara. "Kondisi di DPR ini sudah bolak-balik, dan tidak jelas bentuknya."

Ari berharap pada 2013 nanti, tepatnya setahun menjelang pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden, para elite, baik di pemerintahan, parlemen dan partai politik, bisa berbuat lebih banyak untuk negara. "Jangan ada lagi lapisan elite yang saling berperkara, dan harus lebih fokus pada rakyat," tuturnya.

IRA GUSLINA SUFA

Berita terkait

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

8 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

10 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

12 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

38 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

38 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

44 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

45 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

46 hari lalu

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

47 hari lalu

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

48 hari lalu

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya