TEMPO.CO, Jakarta -Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman mengatakan saat ini Indonesia dalam kondisi siaga satu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Banyaknya kasus pelanggaran HAM tahun ini dinilai sudah sangat mengkhawatirkan.
"Sidang ini diharapkan bisa menentukan arah kemana gerakan HAM kedepannya," kata Marzuki saat mengikuti Sidang HAM II di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail Kuningan, Rabu 12 Desember 2012.
Marzuki mengatakan, kebijakan negara turut andil dalam menyumbang sejumlah kasus kekerasan yang merupakan pelanggaran HAM. Menurut dia, ada beberapa jenis pelanggaran HAM yang biasa terjadi. Di antaranya, stigmatisasi sesat, teror satuan paramiliter, pembiaran penyiksaan dan lainnya.
Masih menurut Kiki--sapaan Marzuki, semakin lama dibiarkan, pelanggaran HAM justru semakin banyak. Ia menyebutkan, selama ini banyak laporan Komnas HAM yang tidak ditindaklanjuti oleh aparat berwenang.
Oleh karenanya, lanjut Marzuki, Indonesia membutuhkan undang-undang baru yang bisa mencegah terjadinya pelanggaran HAM. "Komnas HAM bukan klinik, harus ada analisa terhadap ancaman dan risiko terhadap kelompok rentan," katanya.
Marzuki berharap, sidang tersebut bisa menentukan ke mana arah gerakan HAM Indonesia. Menurut dia, selama ini pelanggaran terhadap hak-hak perempuan merupakan persoalan yang paling serius dibandingkan dengan pelanggaran HAM jenis lainnya.
Ketua Komisi Nasional Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah mengatakan, dari tahun ke tahun pelanggaran HAM di Indonesia semakin meningkat dilihat dari kualitas dan kuantitasnya. "Indonesia sudah darurat pelanggaran HAM," katanya.
Menurut dia, keberadaan aktor non-negara baik perorangan, kelompok, dan korporasi yang sering dibiarkan lebih berkuasa berpotensi menjadi pelaku kekerasan dan pelanggar HAM. Menurut dia, negara harus menyusun standar kebijakan untuk aktor nonnegara terutama korporasi agar tunduk pada aturan HAM.
Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, Otto Nur Abdullah mengatakan, pemerintah diminta untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Ia juga meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik agraria secara komprehensif dan mencegah kemungkinan terjadinya kekerasan.
Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM
11 hari lalu
Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM
Pemimpin Partai Buruh Israel mengatakan batalion Netzah Yehuda dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membunuh warga Palestina "tanpa alasan yang jelas".
