Eksekusi Rumah Dinas TNI AD di Jalan Patrakomala, Bandung. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar TNI Angkatan mengatakan masih kekurangan rumah dinas bagi para perwira aktif. "Setidaknya masih ada 500 perwira yang belum mendapat rumah dinas, bahkan bisa lebih," kata Kepala Dinas Penerangan TNI-AU, Marsekal Pertama Azman Yunus, saat dihubungi Tempo, Rabu, 12 Desember 2012.
Azman sendiri mengaku baru saja mendapat rumah dinas. "Sebelumnya saya tinggal di mes dengan keluarga," ujar dia. Menurut dia, masih banyak rekan sejawatnya yang mengontrak di berbagai tempat. Padahal, penting bagi TNI untuk bergabung demi kesatuan operasi.
Untuk itu, para purnawirawan TNI dan keluarganya diminta legowo untuk pindah dari rumah dinas. "Mereka (purnawirawan) sudah paham aturannya seperti apa," kata Azman.
Selama ini, banyak rumah dinas yang tak lagi ditempati purnawirawan. Banyak yang disewakan ataupun sengaja ditunggui orang suruhan.
Sejumlah keluarga purnawirawan yang menempuh jalur hukum untuk memiliki rumah dinas sudah dinyatakan kalah hingga tingkat kasasi. Sebelumnya, TNI-AU mengeksekusi paksa tujuh rumah di Kompleks Dwikora TNI AU, Cilangkap, Tapos, Depok, dan di lahan yang ditempati Kapten TNI-AD (Purn) Suwarno, di Jalan Raya Pondok Gede, Kota Bekasi.
Kompleks Dwikora berdiri di atas 5 hektare tanah sejak 1961. Terdiri dari satu RW dan empat RT dengan 114 rumah. Sejak 2003, sengketa tanah dan bangunan antara warga dan TNI-AU aktif dimulai. Sebanyak 35 purnawirawan menyerahkan secara sukarela rumah mereka.
Sedangkan yang lainnya meninggalkan rumah secara bertahap. Sepanjang 2012 ini, sudah belasan rumah yang dikosongkan oleh TNI. Lebih dari 46 rumah lainnya akan menyusul untuk dieksekusi pada 2013.
