TEMPO Interaktif, Jakarta: Setelah Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Selasa (6/7), menolak gugatan legal standing Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh terhadap proyek Ladia Galaska, Walhi menyatakan akan mengajukan banding. "Keputusan pengadilan itu sembrono dan tidak mempertimbangkan fakta dan bukti hukum yang diajukan," kata Direktur Eksekutif Walhi Longgena Ginting.Majelis Hakim pimpinan Safaruddin Nasution menolak gugatan Walhi Aceh karena tidak menyebutkan secara jelas, apakah analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) Ladia Galaska menyalahi aturan prosedural atau substansi materil. "Penggugat tidak dapat membuktikan, apakah pembangunan jalan yang menghubungkan pantai barat dengan timur Aceh itu tidak layak," kata Safaruddin Nasution. Selain itu, penggugat juga dinilai tidak dapat membuktikan telah terjadi kerugian ekologis akibat pembangunan Ladia Galaska. "Keterangan saksi ahli yang dihadirkan dipersidangan hanya bersifat dugaan dan prasangka," kata Safaruddin yang juga ketua PN Banda Aceh. Menurut Majelis Hakim, walau saat ini ada kerusakan hutan di sejumlah tempat di jalur pembangunan Ladia Galaska, tidak ada kaitan langsung dengan proyek jalan itu. Untuk itu, majelis memutuskan agar proyek Ladia Galaska tetap dilanjutkan. Agriceli - Tempo News Room
Berita terkait
DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi
6 hari lalu
UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah berusia 34 tahun menjadi alasan dilakukan revisi.
Baca SelengkapnyaBRIN Kembangkan Teknologi Biosensor Portabel Pendeteksi Virus Hingga Pencemaran Lingkungan
20 hari lalu
Pusat Riset Elektronika BRIN mengembangkan beberapa produk biosensor untuk mendeteksi virus dan pencemaran lingkungan.
Baca SelengkapnyaLimbah Tambak Udang Cemari Taman Nasional Karimunjawa, KLHK Tetapkan 4 Tersangka
38 hari lalu
Gakkum KLHK menetapkan empat tersangka pencemaran lingkungan di Taman Nasional Karimunjawa. Kejahatan terkait limbah ilegal dari tambak udang.
Baca SelengkapnyaKLHK Sita 55 Kontainer Berisi Kayu Ilegal di Pelabuhan Teluk Lamong
39 hari lalu
Sebanyak 767 meter kubik kayu ilegal dilindungi merupakan jenis ulin, meranti, bengkirai, dan rimba campuran. Datang dari Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaKilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia
40 hari lalu
Hari Daur Ulang Sedunia ini juga meningkatkan kesadaran akan daur ulang sebagai sebuah ide dan konsep yang penting.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan
51 hari lalu
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan potensi kerusakan lingkungan imbas migrasi penduduk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan
17 Februari 2024
Organisasi masyarakat sipil khawatir Prabowo-Gibran melanjutkan program Jokowi yang dinilai merusak lingkungan hidup.
Baca SelengkapnyaCSIS Sebut Program Biodiesel B35 dan B40 Gibran Berpotensi Rusak Lingkungan
22 Januari 2024
Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyoroti pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Gibran Rakabuming ihwal Biodiesel B35 dan B40 dalam Debat Cawapres semalam. Gibran mengklaim program tersebut terbukti menurunkan impor minyak dan mendorong nilai tambah dan lebih ramah lingkungan.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet, KNKT Didesak Transparan Soal Kecelakaan Kereta
17 Januari 2024
Berita terpopuler hari ini mencakup Faisal Basri yang menyebut Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Jokowi.
Baca SelengkapnyaPencemaran Lingkungan di Area Tambang Minyak, Guru Besar ITS Rekomendasikan Ini
14 Januari 2024
Peningkatan aktivitas industri pertambangan menimbulkan risiko terjadinya pencemaran lingkungan.
Baca Selengkapnya
