Sejumlah truk pengangkut melakukan aktivitas dikawasan Gunung Kapur, Desa Grenden, Jember, Rabu (8/6). Bekerja selama 5 hari para penambang mampu mengumpulkan satu truk batu kapur seharga 200 ribu rupiah, tambang batu kapur telah digarap sejak tahun 80an dan menjadi mata pencaharian warga sekitar serta menjadi salah satu sumber daya alam produktif Kabupaten Jember. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jember - Defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun 2013, diperkirakan mencapai Rp 135 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan defisit APBD 2012 senilai Rp 90 miliar.
”Penyebab terjadinya defisit yaitu jumlah belanja pegawai lebih besar dari keseluruhan nilai APBD,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Miftahul Ulum, usai rapat pimpinan daerah di Kantor Bupati Jember, Kamis, 6 Desember 2012.
Dalam APBD 2013, belanja pegawai akan menguras anggaran Rp 2.389 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja langsung Rp 1,443 triliun dan belanja tidak langsung Rp 946 miliar. Sedangkan nilai total APBD 2013 adalah Rp 2.254 triliun. Dengan demikian, terjadi defisit sekitar 6 persen atau Rp 135 miliar.
Pos anggaran untuk belanja pegawai dalam APBD tidak bisa diotak-atik lagi karena disesuaikan dengan jumlah pegawai di Jember. Untuk gaji pegawai saja mencapai Rp 1,25 triliun atau rata-rata 60 hingga 70 persen dari total APBD.
Ulum berharap jumlah defisit APBD tersebut bisa sedikit ditutupi dengan menggenjot pendapatan. Di antaranya DPRD merekomendasikan agar pendapatan asli daerah (PAD) bisa terus ditingkatkan. Apalagi banyak sektor yang bisa menyumbang PAD yang belum dioptimalkan.
Ulum mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Jember segera menarik pajak hotel dan restoran Rp 4 miliar yang hingga kini belum tertagih. Jember tengah berupaya menggenjot sektor pariwisata dengan Jember Fashion Carnaval.
Sumber pendapatan lainnya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Dari target Rp 25 miliar pada tahun 2012 belum optimal dicapai. Adapun untuk tahun 2013 diprediksi meningkat menjadi Rp 29 miliar.
Menurut Ulum, pendapatan dari PBB tahun 2013 seluruhnya bisa dikelola untuk kepentingan daerah. Sebab, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, terhitung sejak 1 Januari 2013 pemerintah kabupaten dan kota diberi kewenangan untuk menarik dan mengelola secara mandiri PBB tanpa harus terlebih dahulu disetorkan kepada pemerintah pusat.
"Kami berharap tambahan PAD, termasuk dari PBB tersebut, bisa digunakan untuk membiayai program pendidikan gratis, kesehatan, juga perbaikan insfrastruktur, seperti jalan," ujar Ulum.
Bupati Jember M.Z.A. Djalal menyatakan optimistis jumlah defisit APBD bisa ditekan dengan cara memperbanyak sumber pendapatan daerah. Selain terus menggenjot PAD dan memaksimalkan dana perimbangan, sektor pajak diintensifkan.
Djalal juga akan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menaikkan porsi pendapatan kabupaten dari pajak kendaraan bermotor menjadi 20 persen. Sektor tersebut sangat potensial, Rp 1 triliun per tahun. ”Saya yakin defisit APBD bisa kami tutup, karena setiap SKPD saya minta mengefisienkan penggunaan anggaran,” ucapnya.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
