Direktur Utama PT Merpati Rudy Setyopurnomo (kedua kiri), didampingi jajaran direksi memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/11). ANTARA/Ismar Patrizki
TEMPO.CO, Jakarta - Pengambilan keputusan sidang Badan Kehormatan terhadap laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan berlangsung alot. Gagal menemui kata sepakat, Badan Kehormatan akhirnya memutuskan menggunakan voting untuk menentukan nasib anggota dewan.
"Suasana rapatnya alot," kata Ketua Badan Kehormatan Muhammad Prakosa kepada Tempo seusai sidang BK di Wisma DPR, Cikopo, Rabu 5 Desember 2012. Rapat yang dimulai sekitar pukul 21.00 berakhir tepat tengah malam saat hari berganti. "Ada perdebatan, biasa itu," kata Prakosa.
Prakosa enggan menjelaskan perkara mana saja yang akhirnya diputuskan melalui voting. Sebelumnya, sejumlah anggota Dewan diduga terlibat pemerasan terhadap sejumlah BUMN. Beberapa nama yang sudah diperiksa BK adalah Idris Laena yang diduga tersangkut dengan PT Garam dan PT PAL, Sumaryoto dengan PT Merpati Nusantara Airlines.
Badan Kehormatan DPR mengakui ada sejumlah pertemuan yang dilakukan di luar rapat resmi oleh anggota dewan dengan perusahaan-perusahaan ini. Itu di luar kasus yang dilaporkan Menteri BUMN Dahlan Iskan, yaitu pertemuan Panja Merpati dengan Drektur Utama PT Merpati Rudy Setyopurnomo pada 1 Oktober.
Prakosa menyatakan tidak akan menyampaikan siapa saja dan bentuk sanksi yang dijatuhkan Badan Kehormatan. Menurut dia, BK mesti menyampaikan terlebih dahulu kepada anggota dewan yang dikenai sanksi. "Saya juga tidak ingin membuat gaduh," kata dia.
Prakosa menjelaskan, keputusan BK menyatakan ada pelanggaran etika yang dilakukan anggota Dewan. Selain itu, putusan BK juga menyatakan ada rehabilitasi nama baik kepada anggota Dewan yang sudah pernah diperiksa oleh BK.
