TEMPO.CO , Jakarta: Pemerintah membantah perubahan kurikulum pendidikan berlangsung instan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Khairil Anwar Notodiputro, mengatakan rencana perubahan kurikulum sudah direncanakan sejak 2010. "Amanatnya ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010," ujarnya saat dihubungi, Rabu, 5 Desember 2012.

Pada 2011, menurut Khairil, Kementerian Pendidikan terus melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang tengah digunakan saat ini. Pemerintah juga terus melakukan pembahasan secara internal serta meminta masukan dari sejumlah praktisi dan pengamat pendidikan soal kurikulum.

Karena itu, Khairil menolak pendapat yang menyebutkan bahwa pemerintah tergesa-gesa mengganti kurikulum pendidikan. "Kami sudah lama kerja keras, tapi memang tidak dipublikasikan segera sampai tiba waktunya memberikan kisi-kisi perubahan kurikulum," kata dia.

Jeirry Sumampow dari Persatuan Guru Indonesia sebelumnya mengatakan, perubahan kurikulum semestinya tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Menurut dia, sebelum mengubah kurikulum, pemerintah mestinya terlebih dulu melakukan riset dan evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya.

Praktisi pendidikan, Romo Benny, juga menyarankan pemerintah mendahulukan perbaikan kualitas guru, alih-alih merombak kurikulum tanpa persiapan. Apalagi menurut penelitian, kualitas guru di Indonesia masih memprihatinkan. Ia menyebut, saat ini masih ada 62 persen guru SD yang tidak pernah mendapat pelatihan.

Adapun peneliti Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri, menyoroti rencana perubahan kurikulum yang rentan penyelewengan. Ia mencontohkan rapat kerja yang digelar antara Kementerian Pendidikan dengan sejumlah penerbit buku di Cisarua, Bogor, pada 3-6 Desember 2012. Pertemuan itu membahas penyusunan modul buku pelajaran sesuai kurikulum baru 2013.

Febri menilai pertemuan itu janggal. Sebab saat ini pemerintah masih melakukan uji publik di lima kota besar dan 33 kabupaten/kota, untuk menyerap masukan dari seluruh masyarakat. "Kesimpulannya, uji publik sekadar legitimasi dan tidak serius digunakan untuk menampung ide," ujarnya.

Menurut Khairil, tak ada yang salah dengan pertemuan antara Kementerian Pendidikan dengan penerbit buku. Ia mengklaim, pertemuan itu digelar untuk mengantisipasi segala macam kemungkinan. "Jadi kalau ternyata konsep perubahan kurikulum sudah beres, tidak perlu lagi (ada pertemuan membahas buku). Kan enak, tidak saling tunggu," kata dia.

Khairil mengaku paham banyak pihak tak menyetujui rencana perubahan kurikulum. Namun, dari sejumlah pembahasan yang telah berlangsung, pemerintah tetap menilai perubahan kurikulum sudah perlu dilakukan.

ISMA SAVITRI

Berita Lainnya:
Simulator SIM, ICW Desak KPK Tahan Djoko Susilo
Boediono: Kurikulum SD Sekarang Terlalu Membebani
Kurikulum Baru Akan Tekankan Soft Skill Siswa
Boediono Pastikan Tahun Depan Ada Kurikulum Baru
Pelemahan KPK Terus Berlanjut