Djoko Susilo Ditahan, Polri Belum Beri Sanksi  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 4 Desember 2012 17:11 WIB

Mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Markas Besar (Mabes) POLRI, Inspektur Jendral Djoko Susilo, resmi ditahan KPK, usai menjalani pemeriksaan selama 8 jam Senin (3/12). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bagian Penerangan Umum Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Besar Agus Rianto menyatakan Mabes Polri belum memberi sanksi kode etik terhadap mantan Kepala Korps Lalu Lintas, Inspektur Jenderal Djoko Susilo setelah penahanan Djoko oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami belum mengeluarkan sanksi sebelum ada putusan tetap dari pengadilan. Saat ini kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata dia saat menggelar jumpa pers di ruang Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2012.

Menurut Agus, aturan itu tercantum dalam Peraturan Kepala Polri Nomor 14 Tahun 2010 dan Keputusan Polri Nomor 32 tentang Kode Etik terhadap anggota yang terlibat kasus pidana. "Polri senantiasa patuh terhadap langkah yang diambil KPK. Tapi kami belum mengeluarkan sanksi. Apalagi beliau masih berstatus sebagai polisi," katanya.

Namun, pihaknya melakukan pemantauan terhadap kasus ini selama proses penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Djoko Susilo. "Kita lihat nanti perkembangannya karena Pak DS (Djoko Susilo) punya pengacara sendiri," Agus menjelaskan.

Sehari sebelumnya, KPK akhirnya menahan Djoko Susilo. Djoko ditahan di Rumah Tahanan Polisi Militer Komando Daerah Militer Jaya di Jalan Guntur, Manggarai, Jakarta Selatan, setelah diperiksa oleh para penyidik sekitar sembilan jam.

Djoko ditahan karena diduga melakukan penyelewengan dengan memperkaya diri sendiri. Sementara pada 27 Juli 2012, KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka. Selain Djoko, ditetapkan pula sebagai tersangka lainnya: Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo (Wakil Kepala Korlantas non-aktif).

Selain itu, KPK juga menetapkan tersangka pada rekanan swasta, yakni Budi Susanto selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA), perusahaan pemenang tender pengadaan simulator, dan Sukotjo S. Bambang sebagai Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI), perusahaan subkontraktor dari PT CMMA.

ARDIANSYAH RAZAK BAKRI

Berita Terpopuler:

Bupati Garut Aceng: Saya Masih Sayang Fany

3 Alasan Bupati Garut Ceraikan Fany Octora

SBY Minta Mendagri Pantau Bupati Garut

Jokowi: Mending Saya Tidak Jadi Gubernur

Janda Bupati Garut Sebenarnya ''Ogah'' Lapor ke Polisi

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

7 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

15 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

16 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

18 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

18 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

21 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya