Soal Puteh, Pemerintah Tunggu Keputusan KPK dan DPRD Aceh
Reporter
Editor
Sabtu, 3 Juli 2004 12:51 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno mengatakan pemerintah menunggu keputusan Komisi Pemberantas Korupsi dan DPRD Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terkait penonaktifan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. "Sebenarnya keputusan apapun dari Menteri atau Presiden, wilayah administrasi negara menunggu rekomendasi dari KPK dan DPRD sebagai rujukan untuk Surat Keputusan (SK) bagi pejabat negara," kata Hari kepada wartawan di sela-sela peresmian Jakarta Centre of Law Enforcement Cooperation di Akademi Polisi, Semarang, Sabtu (3/6). Sampai saat ini, pihaknya belum menerima surat resmi dari KPK maupun DPRD NAD. Menurut dia, rujukan itu penting karena dalam kasus penonaktifan Puteh, KPK memiliki kompetensi di bidang hukum dan DPRD punya kompetensi politik. "Sebelum ada rekomendasi dari dua pihak tersebut, maka belum bisa membuat surat (SK penonaktifan)," kata Hari yang juga menjabat sebagai Menteri Ad interim Koordinator Politk dan Keamanan.Dia membantah, jika SK akan diturunkan menunggu hasil penyidikan. Seperti diketahui, KPK sudah menetapkan Abdullah Puteh sebagai terasangka atas kasus pembelian Mi2 senilai Rp 12,5 miliar. Martha Warta - Tempo News Room
