Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes POLRI, Inspektur Jendral Djoko Susilo berjalan didampingi sejumlah petugas Kepolisian untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta Selatan, (03/12). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara mantan Kepala Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Hotma Sitompul, membantah kliennya tersangkut dalam kasus dugaan korupsi pelat nomor. "Tidak ada itu. Enggak benar," kata Hotma di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 3 November 2012.
KPK telah membuat laporan dan resume penelaahan kasus tersebut. Dari dokumen yang diperoleh Tempo, KPK menemukan ada dugaan korupsi dalam proyek tanda nomor kendaraan bermotor di Korlantas Mabes Polri itu. KPK juga menemukan dugaan korupsi dalam tanda coba kendaraan bermotor tersebut. Kasus yang ditelisik KPK ini merupakan proyek berbiaya Rp 700 miliar selama tahun anggaran 2009-2011.
Dalam laporan tersebut, KPK menyimpulkan proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, namun tetap dibayar. "Pemilihan pelaksana kontrak diduga menyimpang dari peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa, serta ada indikasi terjadi mark-up," demikian kesimpulan dokumen tersebut.
Karena penyimpangan itu, KPK mengendus kerugian negara mencapai Rp 376 miliar. Jumlah itu meliputi Rp 92,7 miliar untuk tahun anggaran 2009; Rp 101,9 miliar (2010); dan Rp 181,8 miliar (2011). Namun, KPK hanya mensupervisi terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri dalam kasus ini.
KPK mengendus keterlibatan Djoko di proyek pelat nomor tersebut. Di perusahaan pemasok pelat aluminium, PT Mitra Alumindo Selaras, terdapat nama Atiet Krisdina yang menjabat sebagai komisaris perusahaan. Atiet adalah anak Utjin Sudiana, besan Djoko Susilo.
