TEMPO Interaktif, Pekanbaru:Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau menilai Pemerintah Provinsi Riau tidak serius melakukan penindakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan dan termasuk melindungi kawasan hutan di daerah ini. "Banyak indikasi ke arah pembenaran tudingan Walhi itu bahwa Pemerintah Riau tidak serius menindak pelaku dan termasuk melindungi kawasan hutan. Salah satu indikasinya adalah ketertutupan Pemprov Riau atas kasus pembakaran yang dilakukan PT Anderson Unido," ujar Direktur Eksekutif Walhi Riau, Rully Sumanda kepada Koran Tempo, Jumat (2/7).Rully memberi contoh adanya pernyataan yang simpang-siur tentang penangkapan Ade Silalahi, Direktur PT Anderson Unido itu. Pemprov Riau maupun tim satu atap pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari Jakarta menyatakan pengusaha itu sudah ditangkap, Jumat (25/6), sementara kuasa hukum Ade Silalahi pada hari Selasa (29/6) justru membantah adanya penahanan.Kejelasan soal penangkapan itu juga semakin simpang-siur dan menjadi pertanyaan, karena penangkapan maupun pengambilan keterangan dari Ade Silalahi dilakukan tanpa melibatkan jajaran aparat Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan dilakukan di Jakarta."Walhi menilai Pemprov Riau sudah kehabisan akal untuk menangkis pertanyaan mengapa kasus pembakaran hutan/lahan di daerah ini terus terjadi setiap tahun sehingga merasa perlu mencari kambing hitam. Walhi menduga keterlibatan dan sistem permintaan keterangan dari pengsuaha yang dilakukan di Jakarta itu juga salah satu skenario Pemprov Riau," tegas Rully.Dia menjelaskan, meski tim satu atap punya hak memeriksa saksi pembakaran di Jakarta, namun untuk delik hukum pidana seharusnya pemeriksaan melibatkan aparat Polda Riau karena kejadiannnya berada di daerah kerja Polda Riau."Kalau Pemprov Riau belum juga sadar betapa pentingnya menekan pencemaran lingkungan mulai dari bebas dari pembakaran dan konversi, maka suatu saat hutan di Riau akan habis dan akan diikuti dengan munculnya bencana alam," kata Rully.Evalisa Siregar - Tempo News Room