TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golongan Karya menyatakan bahwa dugaan korupsi dalam kasus pengucuran dana talangan Bank Century, yang kerap dikaitkan dengan Wakil Presiden Boediono, memperburuk citra pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Anggota Tim Pengawas Kasus Century Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo, mengatakan jika DPR setuju menggunakan hak menyatakan pendapat, pemerintahan SBY bisa terbebas dari tuduhan yang selama ini berkembang terkait dengan Century.

"Pilihannya membiarkan pemerintah ini tersandera oleh citra buruk yang harus ditanggung Boediono, atau membebaskan pemerintah SBY dari tuduhan," kata Bambang, yang juga anggota Komisi Hukum DPR itu, di Jakarta, Ahad, 25 November 2012.

Politikus Golkar itu menjelaskan, penggunaan hak menyatakan pendapat bisa menyelesaikan persoalan Century yang masih mengambang. "Ini dilandasi semangat menyelesaikan persoalan hukum yang selama ini menyandera pemerintahan SBY," katanya.

Namun, Partai Demokrat menuduh partai pendukung hak menyatakan pendapat ingin menggulingkan Boediono. Ketua DPP Demokrat Divisi Komunikasi Publik Demokrat, Andi Nurpati, mengatakan partai-partai itu mengincar kursi wakil presiden. "Sejak awal kami sudah prediksi target mereka," ujar Andi.

Partai yang paling getol menggolkan hak menyatakan pendapat adalah Golkar. Partai ini melobi sejumlah fraksi lain agar mendukung penggunaan hak itu. Salah satu fraksi yang mendukung adalah partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). "Lobi terus kami lakukan," ucap Bambang Soesatyo.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejauh ini belum bersikap ihwal hak menyatakan pendapat dalam kasus pengucuran dana talangan Bank Century. "Kita lihat perkembangannya nanti," kata juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di Istana Bogor, Jawa Barat, Ahad malam.

Yang pasti, Julian melanjutkan, sikap Presiden SBY terhadap penegakan hukum kasus Century adalah jelas. "Beliau mendukung, taat hukum, dan menghormati sepenuhnya proses hukum," ujarnya. "Jadi, Presiden tidak pernah intervensi dalam proses hukum, termasuk kepada KPK."

Julian mengatakan, sebagian pihak beranggapan kasus Century terlalu dibawa ke ranah politik. "Dikait-kaitkan, disambung-sambungkan. Sementara fakta-faktanya sendiri kurang mendukung," ucap dia. Namun, pihak Istana tetap menyerahkan kasus ini kepada proses hukum yang tengah berjalan.

ANANDA BADUDU | PRIHANDOKO