Sopir Bus Kota Pelembang Demo Tolak Pungli

Reporter

Editor

Senin, 28 Juni 2004 13:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sedikitnya 200 sopir bus kota yang tergabung dalam Serikat Buruh Transportasi dan angkutan kota Palembang, Senin (28/6), melakukan aksi demontrasi di gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Mereka meminta perhatian pemerintah dan Dewan untuk menertibkan pungutan-pungutan liar sepanjang trayek bus kota yang mereka lalui. Mereka juga meminta pihak pemerintah mengembalikan trayek lama mereka di kampus Universitas Sriwijaya (Unsri) Indralaya-Palembang dan mengambil penumpang di Pasar Cinde. Sopir dan kernet dari ratusan bus kota ini didampingi oleh elemen mahasiswa yang merupakan konsumen para sopir. Menurut Ujang, salah satu sopir, mengatakan, mereka sudah tidak tahan lagi dengan pungutan-pungutan liar yang diambil oleh oknum di sepanjang jalan trayek yang besarnya kira-kira Rp 500 sampai 2.000 dengan berbagai alasan, baik itu uang jalur, uang antrian, atau uang trayek. Parahnya, menurut Ujang, pungutan itu diketahui oleh aparat namun tidak diambil tindakan.Mad Rani, sopir yang lain mereka terpaksa memberikan uang itu jika tidak, mereka diancam oleh para oknum-oknum preman tersebut. Selain itu, mereka juga meminta trayek Unsri Indralaya-Palembang untuk dikembalikan dan bisa mengambil angkutan mahasiswa di Pasar Cinde. Sebab, sejak diberlakukan peraturan baru, mereka tidak bisa mengambil penumpang tersebut. Padahal disitulah para mahasiswa menunggu. Rencananya para sopir ini akan berunjuk rasa ke Polda Sumatera Selatan. Namun pihak aparat kepolisian mengarahkan mereka ke Gedung DPRD Sumatera Selatan. Alasannya, persolannya masih bisa diselesaikan oleh Dewan.Arief Ardiansyah - Tempo News Room

Berita terkait

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

Baca Selengkapnya

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.

Baca Selengkapnya

DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.

Baca Selengkapnya

DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.

Baca Selengkapnya

Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.

Baca Selengkapnya

DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.

Baca Selengkapnya

Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.

Baca Selengkapnya

Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

19 Februari 2014

Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.

Baca Selengkapnya