Idris Laena Mau Blak-blakan Hanya ke BK  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Kamis, 8 November 2012 13:00 WIB

Bangunan megah Komplek Yayasan Laena milik anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Idris Laena yang terletak di Jalan Pengasingan Raya No. 5, Rawa Lumbu, Bekasi, Jawa Barat. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat, Idris Laena, berjanji menyampaikan semua keterangan terkait dengan pertemuan dia dengan perusahaan milik negara. Sebagai anggota Komisi BUMN, dia mengaku rutin bertemu dengan BUMN.

"Hampir setiap hari," kata Idris saat konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 8 November 2012, saat ditanya mengenai pertemuannya di luar rapat resmi dengan sejumlah BUMN. "Nanti saya berikan keterangan di BK."

Idris membantah tuduhan dari Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan, Dahlan menyatakan salah satu politikus yang berkongkalikong dengan BUMN adalah Idris. "Atas tuduhan itu, saya menyatakan dengan tegas tidak benar sama sekali," kata Idris.

Meski termasuk salah satu dari dua nama yang disebut Dahlan, dia mengapresiasi langkah mantan bos PT PLN itu. Tapi, dia menyayangkan tuduhan Dahlan hanya didasari informasi sepihak. Penyebutan ini menyebabkan nama baik keluarganya tercemar. "Secara psikologis akan merusak perkembangan jiwa anak-anak saya," kata dia.

Sebelumnya, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat mengungkapkan ada dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terindikasi terlibat dalam upaya kongkalikong dan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan badan usaha milik negara.

Kedua nama tersebut muncul setelah diungkapkan Dahlan ketika diperiksa oleh Badan Kehormatan. Dua orang itu adalah anggota Komisi BUMN, Idris Laena dari Fraksi Golkar, dan anggota Komisi Keuangan DPR, Sumaryoto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Idris Laena terindikasi terkait dengan upaya pemerasan terhadap PT Garam Persero, perusahaan yang bergerak di perdagangan garam. Idris disebut-sebut meminta komisi 5 persen dari total penyertaan modal negara di perusahaan tersebut.

BUMN lain yang diduga ingin diajak berkongkalikong oleh Idris adalah PT PAL. Anggota Dewan lain yang disebut Dahlan dalam pemeriksaan itu adalah anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Komisi Keuangan, Sumaryoto. Dia dikatakan berkongkalikong dengan Merpati Airlines.

WAYAN AGUS PURNOMO



Berita Terkait:
Idris Laena Klarifikasi Tudingan Siang Ini

Marzuki Alie: Dahlan Pemberani, Jangan Takut

ICW Minta Dahlan Fokus Bersihkan BUMN

Dahlan Enggan Sebut Tambahan Nama Pemeras BUMN

Lima Anggota DPR Ini Dituding Suka Minta Upeti

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

19 menit lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

10 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya