Ribuan buruh dari kawasan industri Jababeka Bekasi menggelar aksi demo di depan Istana Negara, Jakarta, (12/07). Mereka menolak kebijakan pemerintah terkait upah dan outsourcing. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta -Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) akan menyelenggarakan konferensi pers terkait masalah buruh, pukul 14.00 WIB, Rabu, 7 November 2012. "Besok akan ada testimoni dari beberapa perusahaan asing soal situasi mereka kini," ujar Ketua DPP APINDO Haryadi B. Sukamdani saat dihubungi oleh Tempo, Selasa, 6 November 2012.
Para pengusaha mengaku kecewa dengan situasi industri yang semakin tidak menentu. "Apalagi ini sudah menjelang AFTA dan CAFTA," kata dia. Pemerintah seakan tidak memikirkan uapaya pendalaman industri.
Untuk itu, para pengusaha yang berada di bawah naungan APINDO sebagai mediator, akan berkisah blak-blakan terkait masalah yang mereka alami kini. "Kami menyayangkan sikap pemerintah yang hanya berani mengambil kebijakan yang populis soal upah buruh."
Berbagai masalah yang kini timbul, kata Haryadi, adalah buah dari tindakan pemerintah yang tak bisa menjalankan peranannya dengan baik. "Kini semuanya jadi bermasalah," kata dia.
Dia mengaku para pengusaha kini gerah dengan situasi industri yang tak lagi kondusif. "Bisa dikatakan banyak asosiasi yang marah." Pasalnya, para pengusaha merasa dipermainkan oleh kebijakan sepihak pemerintah daerah yang mengubah nominal upah tanpa kesepakatan terlebih dahulu.
Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta permasalahan antara buruh dan pengusaha soal upah minimum diselesaikan lewat dialog terbuka dalam forum lembaga kerjasama bipartit yang ada di tiap perusahaan. "Masalah upah dan outsourcing sebaiknya diselesaikan bipartit," ujarnya di Jakarta, Selasa, 6 November 2012.
Juru Bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dita Indah Sari menambahkan, pemerintah segera menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengatur outsourcing, pekan ini. Permen diharapkan pemerintah bisa meredakan polemik dan ketegangan antara buruh dengan pengusaha.
"Kami berharap dengan adanya Permen, ketegangan bisa mereda. Paling tidak jika suasanya sudah tenang, dialog bisa berlangsung secara baik," ujarnya saat ditemui di Jakarta, sore ini.
