TEMPO.CO, Kupang - Warga di Malaka, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Timor Leste, mengancam akan bergabung dengan Timor Leste jika Malaka batal dijadikan daerah otonom baru (DOB).
Ancaman itu disampaikan Barisan Muda Pendukung Pembentukan Kabupaten Malaka ketika berunjuk rasa di gedung DPRD NTT, Senin, 5 November 2012. "Jika Malaka tidak ditetapkan sebagai kabupaten dalam tahun ini, lebih baik kami bergabung dengan Timor Leste," kata koordinator Barisan Muda Pembentukan Kabupaten Malaka, Hilarius Bria Suri.
Pemekaran Kabupaten Belu dengan Malaka ini telah diusulkan ke pemerintah pusat sejak 2010. Usulan itu sudah berada di tangan DPR, namun sampai saat ini belum dibahas untuk ditetapkan lantaran masih bermasalah pada batas wilayah.
Barisan Muda itu juga menuntut pemerintah daerah untuk segera merealisasi pembentukan Kabupaten Malaka serta menyelesaikan persoalan perbatasan antara Belu dan Timor Tengah Selatan di Lotas, yang ditengarai sebagai penyebab ditundanya pemekaran Kabupaten Malaka. "Kami memberikan deadline selama sepuluh hari untuk selesaikan masalah itu. Jika tidak, kami akan gelar aksi yang lebih besar," katanya.
Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengatakan, salah satu penyebab tertundanya penetapan Malaka menjadi daerah otonom baru (DOB) karena masalah batas Lotas antara Kabupaten Belu dan Timor Tengah Selatan (TTS) belum terselesaikan.
Frans berjanji akan memfasilitasi penyelesaian masalah batas itu, sehingga ada ruang bagi Malaka untuk ditetapkan sebagai daerah otonom baru. "Saya akan memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak dalam waktu dekat agar penyelesaian batas Lotas bisa terselesaikan," katanya.
Masalah perbatasan Indonesia-Timor Leste di Kecamatan Amfoang Timur belum ada kesepakatan antar dua negara sehingga ditetapkan zona bebas di wilayah ini
